Kesenjangan Pendidikan NTT Jadi Sorotan Kunjungan Komisi X DPR

  • 23 Apr 2026 10:47 WIB
  •  Ende

RRI.CO.ID, Ende – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui masih banyak tantangan dalam sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari keterbatasan akses sekolah, sarana prasarana, hingga biaya pendidikan tinggi. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kupang, Rabu, 22 April 2026, dalam pertemuan yang membahas isu strategis pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan perpustakaan.

Dalam forum tersebut, Gubernur menyoroti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang masih terjadi, terutama karena karakteristik NTT sebagai wilayah kepulauan. Kondisi geografis ini dinilai menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka statistik.

Selain pendidikan, Gubernur Melki juga menyoroti kondisi perpustakaan daerah yang dinilai belum memadai. Ia meminta dukungan pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif, mengingat tingginya minat baca masyarakat NTT. Di sektor kebudayaan, pemerintah daerah juga mendorong revitalisasi museum serta upaya penelusuran dan pemulangan artefak budaya NTT dari luar negeri sebagai bagian dari penguatan identitas dan potensi ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan artefak budaya NTT dapat kembali dan menjadi bagian dari identitas serta kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menyebut NTT masih menghadapi kesenjangan pendidikan yang cukup signifikan. Data menunjukkan rata-rata lama sekolah di NTT masih di bawah nasional, meskipun tingkat kegemaran membaca tergolong tinggi.

Komisi X DPR RI juga menyatakan pentingnya kunjungan kerja ini untuk mengawal berbagai isu strategis, seperti pelaksanaan revitalisasi sekolah, evaluasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), kesiapan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar tanpa biaya, serta evaluasi sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor kebudayaan, riset dan inovasi, statistik, serta pemuda dan olahraga. Terkait olahraga, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di NTT secara menyeluruh.

“Setidaknya ada enam aspek yang harus dipastikan: sukses administrasi, penyelenggaraan, prestasi, pemberdayaan ekonomi, memasyarakatkan olahraga, dan sukses pasca-event,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, turut diserahkan DAK Non Fisik Pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp1,06 triliun untuk NTT. Pemerintah Provinsi berharap dukungan konkret dari pemerintah pusat dapat mempercepat pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, serta pembangunan infrastruktur pendidikan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTT.

Kunjungan kerja ini dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, antara lain Himmatul Aliyah, Ashraff Abu, Juliyatmono, Ruby Chairani Syiffadia, Andi Muawiyah Ramly, Ledia Hanifa, Muhammad Hoerudin Amin, dan Anita Jacoba Gah.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....