RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram memilih jalur berbeda dalam menghadapi tekanan fiskal akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Alih-alih bergantung, daerah ini justru mengakselerasi pendekatan creative financing dengan mengoptimalkan sumber pendapatan internal dan kolaborasi pembiayaan.

Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, dalam ajang Penilaian Pemerintah Daerah Bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin 20 April 2026. Mataram bahkan masuk sebagai salah satu nominator dalam ajang tersebut.

Dalam paparannya secara daring dari ruang Command Center Pemkot Mataram, Mohan menegaskan bahwa tantangan fiskal tidak menjadi penghambat, melainkan momentum untuk memperkuat kemandirian daerah. Terlebih, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp1,6 triliun akibat berkurangnya transfer pusat.

Namun di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif dengan capaian mencapai Rp656 miliar. Kondisi ini dinilai sebagai indikator menguatnya fondasi fiskal Kota Mataram.

“Kami tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai entrepreneur government yang aktif mencari peluang pembiayaan,” jelas Mohan.

Pendekatan tersebut diwujudkan melalui lima strategi utama, yakni optimalisasi PAD, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan BUMD, kolaborasi dengan sektor swasta, optimalisasi aset, serta digitalisasi keuangan.

Pada sektor PAD, Pemkot Mataram mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi seperti smart tax, pembayaran non-tunai, hingga sistem parkir digital. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan pada pajak sektor makanan dan minuman serta retribusi parkir.

Sementara itu, BUMD diposisikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan total penyertaan modal sekitar Rp148 miliar, kontribusi dividen terus mengalir untuk mendukung program pembangunan.

"Tak kalah penting, optimalisasi aset daerah melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan sistem digital e-BMD berhasil meningkatkan kontribusi PAD dari aset hingga 32,62 persen," katanya.

Di sektor pelayanan publik, BLUD kesehatan seperti RSUD dan puskesmas juga menunjukkan performa yang kuat. Selain meningkatkan pendapatan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan tercatat melampaui 95 persen.

"Pemkot Mataram juga mengubah pendekatan dalam pemanfaatan CSR. Jika sebelumnya bersifat bantuan sosial, kini diarahkan lebih strategis untuk pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan mitigasi bencana, dengan nilai komitmen mencapai lebih dari Rp1,5 miliar pada 2026," paparnya.

Digitalisasi menjadi fondasi utama dalam seluruh transformasi tersebut. Implementasi sistem seperti SIPD, SP2D online, hingga transaksi berbasis QRIS dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi layanan keuangan daerah.

Berbagai capaian ini turut diperkuat dengan sederet penghargaan, mulai dari opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, penghargaan TP2DD, Top BUMD Awards 2026, hingga predikat Kota Anti Korupsi.

Mohan menegaskan, ke depan pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan dinamika fiskal dan tidak lagi sekadar mengandalkan pola lama dalam pengelolaan anggaran.

“Pemerintah tidak hanya mengelola anggaran, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang dan menarik investasi,” ujarnya.