RRI.CO.ID, Tarakan – Media sosial saat ini telah menjadi instrumen pengawasan eksternal yang sangat efektif bagi masyarakat terhadap kinerja dan perilaku pejabat. Namun, jika tidak bijak digunakan, platform digital ini bisa menjadi bumerang yang menghancurkan karier sang pejabat itu sendiri.

Dr. Aditya Safrila, akademisi hukum dari Universitas Borneo Tarakan, mengungkapkan bahwa banyak pejabat yang gagal memahami risiko di balik unggahan kemewahan. Seringkali niatnya untuk menunjukkan eksistensi atau marwah, justru berujung pada kecaman publik.

Ia mencontohkan kasus viralnya pejabat daerah yang menggunakan kendaraan super mewah dengan alasan medan jalan yang berat. Menurutnya, logika tersebut seringkali tidak diterima oleh masyarakat yang memiliki akal pikiran sehat dalam menilai kepantasan.

Kekuatan netizen dalam memviralkan sesuatu kini menjadi kekuatan baru yang memaksa pemerintah untuk bertindak. Istilah "No Viral, No Justice" menjadi nyata ketika laporan resmi seringkali berjalan lambat dibanding kekuatan tekanan massa di media sosial.

Aditya juga menyoroti bahwa seringkali bukan pejabatnya yang pamer, melainkan anggota keluarganya seperti istri atau anak. Hal ini tetap berdampak buruk karena masyarakat melihatnya sebagai satu kesatuan dari integritas sang pejabat publik.

Sanksi bagi pejabat yang melanggar etika gaya hidup mewah sebenarnya cukup beragam, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Namun, sanksi sosial dari masyarakat di media sosial seringkali jauh lebih berat dan membekas lama.

Oleh karena itu, ia mengingatkan para pejabat untuk meningkatkan literasi digital dan menjaga perilaku anggota keluarganya. Kehati-hatian dalam mengunggah konten di media sosial adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat saat ini sangat sensitif terhadap ketimpangan sosial yang dipertontonkan secara terbuka. Sedikit saja ada kejanggalan antara harta yang dilaporkan dengan gaya hidup yang ditampilkan, netizen akan dengan cepat melakukan investigasi mandiri.

"Media sosial adalah ruang terbuka. Jika pejabat atau keluarganya pamer, mereka harus siap dengan segala konsekuensi hukum dan sosial yang mengikuti," tegas Aditya dalam siaran RRI.