RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah strategis dengan menempatkan perlindungan tenaga kerja, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebagai prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran akibat dinamika geopolitik global. Di saat yang sama, penanganan sampah tetap menjadi agenda utama pembangunan daerah hingga 2027.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027 di Aula Lantai 3 Kantor Wali Kota Mataram, Selasa 31 Maret 2026.

Dalam arahannya, Mohan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk melalui penyesuaian kebijakan dan refocusing anggaran agar tetap tepat sasaran.

“Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada, termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Di tengah upaya efisiensi tersebut, Pemkot Mataram memastikan keberlanjutan PPPK paruh waktu tetap terjaga. Keberadaan mereka dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan jalannya birokrasi.

“Mereka adalah bagian dari mesin birokrasi kita. Karena itu, perlu ada perhatian serius, sekaligus penyesuaian agar kita tetap bisa mempertahankan mereka,” ucap Mohan.

Dari sisi ekonomi makro, pemerintah menilai kondisi nasional masih relatif stabil meski sejumlah negara mengalami tekanan akibat kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Stabilitas ini dinilai sebagai hasil kebijakan pemerintah dalam menjaga harga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Alhamdulillah, sampai hari ini kondisi Indonesia masih stabil. Aktivitas masyarakat berjalan normal. Ini hasil kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap dampak lanjutan situasi global tersebut, serta memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2029, sejumlah isu strategis tetap menjadi fokus, mulai dari peningkatan infrastruktur, penanganan masalah sosial, hingga penguatan sektor ekonomi.

Namun demikian, isu persampahan kembali mendapat penekanan khusus. Pemerintah menargetkan upaya penanganan sampah, baik melalui pendekatan teknologi maupun partisipasi masyarakat, dapat memberikan dampak yang lebih nyata pada 2026.

“Isu sampah harus menjadi fokus bersama. Kita ingin hasilnya benar-benar terasa tahun ini,” ujarnya.

Selain itu, Kota Mataram juga masuk dalam nominasi daerah yang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran.

"Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi mikro," jelasnya.