RRI.CO.ID, Meulaboh – Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir angka kemiskinan di daerah setempat berhasil ditekan. Demikian juga angka pengangguran terbuka mengalami penurunan signifikan.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna ke-II Masa Sidang I DPRK Aceh Barat, Senin 30 Maret 2026, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

“Ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja mulai memberikan hasil,” kata Said dalam pers rilis Diskominsa Aceh Barat diterima RRI.CO.ID.

Dalam paparannya, Said menyebutkan IPM Aceh Barat pada 2025 meningkat menjadi 76,30 poin, naik 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 17,60 persen pada 2024 menjadi 15,50 persen di tahun 2025. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 5,58 persen menjadi 5,46 persen.

“Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat, dari Rp67,93 juta pada 2024 menjadi Rp71,01 juta pada 2025,” tutur Said, dalam laporan tersebut.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh Barat pada 2025 tercatat sebesar 4,44 persen, melambat dibandingkan 7,50 persen pada tahun sebelumnya. Perlambatan ini dipengaruhi dinamika harga serta penurunan kinerja beberapa sektor produktif.

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap menunjukkan tren positif, dengan nilai atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp14,83 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp9,06 triliun.

Dari sisi inflasi, terjadi kenaikan menjadi 5,56 persen dari sebelumnya 3,29 persen, yang dipicu oleh meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan, minuman, dan perawatan pribadi.

Dalam pengelolaan anggaran, realisasi APBK Aceh Barat tahun 2025 juga tergolong tinggi. Pendapatan daerah terealisasi 97,32 persen dari target Rp1,41 triliun, sementara belanja daerah mencapai 92,62 persen dari pagu Rp1,55 triliun. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp76,89 miliar.

Selain itu, Aceh Barat juga memperoleh program Tugas Pembantuan dari Kementerian Transmigrasi senilai Rp1,15 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 97,95 persen, yang dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi di Woyla.

Mengakhiri penyampaiannya, Said menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

“Keberhasilan ini adalah buah sinergi antara pemerintah, DPRK, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Aceh Barat,” pungkasnya.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.

“LKPJ adalah wadah untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Said.