RRI.CO. ID, Manggarai - Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan bahwa daerah tidak bisa terus bergantung pada sektor pertanian semata, melainkan harus mulai mendorong pengembangan sektor industri sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi.

Penegasan ini disampaikannya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, Jumat 27 Maret 2026, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan yang lebih progresif dan berdaya saing.

Bupati menilai, meskipun seluruh program tahun 2025 telah dituntaskan, tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat harus terus berlanjut di tengah dinamika regulasi dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Panggilan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan moral kepada masyarakat menuntut kita untuk terus bekerja dan menjawab berbagai kebutuhan yang ada di depan kita,” ujarnya.

Sidang Paripurna tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Wakil Bupati Manggarai, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati, asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan seperti TP PKK, Bhayangkari, dan Dharma Wanita Persatuan.

Dalam pemaparannya, Bupati menjelaskan sejumlah agenda strategis yang akan dibahas bersama DPRD pada masa sidang ini, meliputi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

Ia menegaskan, LKPJ merupakan amanat undang-undang yang wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. “LKPJ memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi penyerapan anggaran sebagai wujud penerapan prinsip good governance,” kata Bupati.

Selain aspek akuntabilitas, Bupati Hery Nabit juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, Manggarai tidak dapat terus bergantung pada sektor pertanian semata, tetapi harus mulai mendorong pengembangan sektor industri berbasis potensi lokal.

Dengan dukungan sektor pertanian, perkebunan, serta potensi energi termasuk panas bumi, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pengembangan industri dan investasi melalui penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri dan Penanaman Modal.

“Kita ingin Manggarai ke depan mampu menghasilkan produk jadi, bukan hanya bahan mentah, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga mencatat capaian positif dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT selama enam tahun berturut-turut. Untuk Tahun Anggaran 2025, proses audit pendahuluan telah dilaksanakan.

Bupati berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, mengingat APBD merupakan instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2027 akan menjadi dasar penyusunan RKPD dan APBD Tahun 2027, serta bagian integral dari RPJMD Kabupaten Manggarai 2025–2029.

Tema pembangunan tahun 2027 ditetapkan sebagai “Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Sektor Unggulan”, yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, ekspor daerah, serta peningkatan iklim investasi.

Ia juga mengingatkan adanya perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara, termasuk potensi efisiensi anggaran pada tahun 2026 akibat pembiayaan program prioritas nasional dan dinamika global.

Menurutnya, konflik geopolitik internasional, termasuk ketegangan Iran–Israel, berdampak pada kenaikan harga minyak dunia yang berimplikasi pada kebijakan subsidi energi dan fiskal nasional.

“Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk adaptif dan responsif dalam menyusun kebijakan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, Bupati dua periode tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, guna memastikan perencanaan pembangunan yang selaras dan terintegrasi.

“Mari kita memberi lebih, baik tenaga, pikiran, maupun waktu, agar pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Sidang Paripurna ini berlangsung tertib dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong pembangunan Manggarai yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.