RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menginginkan pengelolaan Gunung Rinjani dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan. Hal itu disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan, General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di ruang kerjanya, Senin, 23 Februari 2026.

Iqbal menegaskan, pemerintah provinsi siap bekerja sama dan mendukung penuh program Balai TNGR. Menurut dia, pemerintah daerah kerap menjadi pihak pertama yang menghadapi dampak setiap persoalan di kawasan Rinjani, mulai dari kecelakaan pendaki hingga isu lingkungan.

“Apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami orang pertama yang menghadapi situasi itu. Karena itu, TNGR tidak mungkin menghadapi sendiri semua persoalan,” kata Iqbal.

Ia menilai selama ini koordinasi antara pengelola TNGR dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah belum optimal. Padahal, Rinjani bukan hanya kawasan konservasi, melainkan juga destinasi wisata kelas dunia dan sumber penghidupan masyarakat desa penyangga.

Iqbal mencontohkan insiden kecelakaan wisatawan beberapa waktu lalu yang mendorong inisiatif vertical rescue oleh Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan. Menurut dia, langkah itu menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam tata kelola pendakian dan penyelamatan.

Selain aspek keselamatan, ia menyoroti isu konservasi dan tata kelola ekonomi, seperti pengelolaan sampah, penguatan potensi desa penyangga, infrastruktur pendukung, hingga skema pendapatan dari wisata pendakian.

Iqbal bahkan mengusulkan agar tiket pendakian dibuat lebih mahal, bersertifikat, dan dilengkapi asuransi, khususnya bagi pendaki mancanegara. Skema tersebut diarahkan untuk mendorong konsep pendakian eksklusif, bukan wisata massal, dengan manfaat ekonomi yang kembali ke masyarakat sekitar melalui badan layanan usaha daerah.

“Saya tidak ingin mass tourism. Kalau perlu eksklusif, tapi manfaat ekonominya jelas untuk masyarakat sekitar,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Iqbal menekankan pentingnya reposisi citra Rinjani. Ia menilai selama ini promosi yang terlalu menekankan trekking membuat Rinjani dipersepsikan sebagai pendakian ringan, bukan kegiatan mountaineering yang membutuhkan kesiapan fisik dan standar keselamatan tinggi.

Ia juga mendorong agar dilakukan konferensi pers, termasuk dengan media internasional, untuk menyampaikan pembaruan tata kelola dan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.

Sementara itu, Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan memaparkan sejumlah program pemberdayaan dan konservasi tahun ini. Program tersebut mencakup penguatan desa penyangga, sistem pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas keamanan pendakian, hingga pengembangan merchandise dan suvenir khas wisata serta geopark.

Balai TNGR, kata Budhy, merencanakan pembukaan kembali jalur pendakian pada 28 Maret 2026.