RRI.CO.ID, Samarinda - Aspek politik dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau Probebaya turut menjadi perhatian dalam diskusi publik di Gedung SLC FMIPA Universitas Mulawarman Samarinda. Program berbasis Rukun Tetangga tersebut dinilai tidak hanya memiliki dampak pembangunan, tetapi juga menyimpan dinamika politik yang perlu diawasi secara serius.

Pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai keberadaan jaringan Rukun Tetangga atau RT menjadikan program ini memiliki posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan lokal. Menurutnya, struktur RT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat membuat kebijakan berbasis lingkungan menjadi lebih efektif dijalankan.

Namun di sisi lain, Saiful mengingatkan jaringan sosial tersebut berpotensi dimanfaatkan dalam kepentingan politik praktis apabila tidak diawasi secara ketat. Karena itu, mekanisme pengawasan dinilai penting agar orientasi program tetap berada pada pemberdayaan masyarakat.

“Ada potensi program ini digunakan dalam kepentingan politik, karena jaringan RT itu efektif,” kata Saiful pada Minggu, 15 Februari 2026. Meski demikian, ia menegaskan konsep dasar Probebaya tetap positif karena membuka ruang partisipasi warga dalam pembangunan.

Menurut Saiful, kebijakan pemberdayaan masyarakat idealnya harus memenuhi empat prinsip utama, yakni partisipasi, kesetaraan, kemandirian, dan akuntabilitas. Keempat prinsip tersebut menjadi indikator penting untuk memastikan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak sosial yang nyata.

Saiful juga menilai Probebaya memiliki peluang dikembangkan menjadi model kebijakan berskala nasional apabila konsepnya diperkuat. Menurutnya, berbagai daerah di Indonesia telah memiliki program serupa, sehingga pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penyatuan konsep menjadi program pemberdayaan RT secara nasional.

Selain itu, Saiful menilai munculnya program seperti Probebaya menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme pembangunan berjenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Pendekatan pembangunan dari tingkat bawah dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini sulit terakomodasi dalam sistem perencanaan konvensional.