RRI.CO.ID, Sumbawa - Perumdam Batulanteh Kabupaten Sumbawa, tengah mengkaji rencana penyesuaian tarif air bersih, agar selaras dengan biaya produksi yang terus meningkat. Penyesuaian ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan. Sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada pelanggan.

Direktur Utama Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim, menjelaskan bahwa tarif air idealnya mencerminkan seluruh komponen biaya produksi yang ditanggung perusahaan. Biaya tersebut meliputi gaji dan tunjangan pegawai, termasuk jaminan kesehatan, biaya bahan kimia untuk pengolahan air, pemeliharaan instalasi, operasional harian, hingga kebutuhan penunjang lainnya.

“Semua biaya itu dihitung menjadi satu dan kemudian menjadi dasar penetapan tarif. Jadi tarif itu bukan ditentukan sepihak, tetapi berdasarkan biaya produksi yang riil,” ujarnya, Jumat 23 Januari 2026.

Menurut Abdul Hakim, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur terbaru, tarif batas bawah air minum untuk wilayah Sumbawa ditetapkan sebesar Rp3.210 per meter kubik. Namun demikian, ketentuan tersebut belum serta-merta diterapkan. Perumdam Batulanteh masih melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan final.

“Belum diterapkan. Masih dikaji. Sebenarnya sudah waktunya diterapkan, tapi kami tidak ingin mengambil kebijakan secara tergesa-gesa. Semua sisi harus dilihat dulu,” katanya.

Ia mengungkapkan, dasar utama kajian penyesuaian tarif ini adalah regulasi yang berlaku serta fakta bahwa Kabupaten Sumbawa terakhir kali melakukan penyesuaian tarif pada 2014. Hingga kini, selama lebih dari satu dekade, belum pernah ada perubahan tarif, sementara daerah lain telah beberapa kali melakukan penyesuaian.

“Kabupaten lain sudah berkali-kali menyesuaikan tarif, Sumbawa belum sama sekali. Jadi secara regulasi dan kondisi, memang sudah sewajarnya ditinjau kembali,” jelasnya.

Dalam proses kajian tersebut, Perumdam Batulanteh berencana melibatkan berbagai elemen untuk berdiskusi secara komprehensif. Abdul Hakim menegaskan, penyesuaian tarif nantinya tidak akan diberlakukan secara seragam kepada seluruh pelanggan. Akan ada klasifikasi pelanggan, mulai dari kategori sosial, rumah tangga satu, rumah tangga dua, hingga kelompok menengah ke atas.

“Untuk kelompok bawah, seperti sosial dan rumah tangga satu, kemungkinan besar tidak akan disesuaikan. Penyesuaian mungkin hanya diberlakukan bagi pelanggan menengah ke atas,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila penyesuaian tarif tidak dilakukan, maka terdapat konsekuensi fiskal yang harus ditanggung pemerintah daerah. Selisih antara tarif yang berlaku dengan biaya produksi harus disubsidi oleh Pemda. Kondisi ini dinilai tidak ideal dalam jangka panjang, mengingat banyaknya kebutuhan pembenahan di tubuh Perumdam Batulanteh.

Abdul Hakim juga memaparkan kondisi infrastruktur air minum di Sumbawa yang sebagian besar sudah berusia tua dan membutuhkan perbaikan serius. Pipa distribusi dan instalasi pengolahan air, menurutnya, sudah lama tidak direhabilitasi.

Namun demikian, ia menyampaikan kabar baik bahwa pada tahun ini Perumdam Batulanteh akan menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rehabilitasi instalasi pengolahan air serta penggantian sebagian pipa distribusi. Nilai bantuan tersebut mencapai sekitar Rp22 miliar, termasuk penggantian pipa distribusi sepanjang enam kilometer.

“Total panjang pipa distribusi kita di Kota Sumbawa dan sekitarnya sekitar 120 kilometer. Untuk mengganti semuanya, dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Itu memang sudah waktunya diganti,” ungkapnya.

Ia menegaskan, investasi besar tersebut tidak mungkin sepenuhnya dikembalikan melalui pembayaran tarif pelanggan. Jika dihitung berdasarkan titik impas atau break even point, pengembalian investasi bisa memakan waktu 30 hingga 40 tahun. Karena itu, penyesuaian tarif bukan untuk mengejar keuntungan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan.

Terkait keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan, Abdul Hakim mengakui bahwa pihaknya terus menerima dan mendengarkan seluruh masukan dari pelanggan. Ia menyebut keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya pelayanan air bersih.

“Kami dengar semua keluhan itu. Dengan kondisi infrastruktur yang ada, kami tetap berusaha maksimal,” katanya.

Ia optimistis, setelah rehabilitasi instalasi pengolahan air dilakukan, kualitas pelayanan akan meningkat. Perumdam Batulanteh juga berencana menggunakan pompa booster untuk meningkatkan tekanan air agar distribusi bisa menjangkau pelanggan secara lebih optimal. Meski demikian, penggunaan pompa tersebut akan menambah beban operasional karena membutuhkan konsumsi listrik yang besar.

“Insyaallah, dengan rehabilitasi dan perbaikan bertahap, kualitas layanan akan lebih baik. Penyesuaian tarif ini kami jalankan dengan mengikuti regulasi dan melalui kajian menyeluruh,” pungkasnya.