RRI.CO.ID, Sumbawa - Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batulanteh Kabupaten Sumbawa, memutuskan menghentikan sementara penerimaan sambungan pelanggan baru hingga akhir tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung proses pembenahan infrastruktur dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan yang sudah ada.
Direktur Perumdam Batulanteh Sumbawa, H. Abdul Hakim, S.E, mengatakan penghentian sementara pemasangan baru dilakukan, seiring berlangsungnya sejumlah proyek rehabilitasi dan peningkatan sistem penyediaan air minum yang dibiayai pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, proyek yang sedang berjalan saat ini lebih difokuskan pada perbaikan sumber air dan instalasi pengolahan air. Selama ini, fasilitas tersebut menjadi tulang punggung pelayanan Perumdam Batulanteh.
“Untuk sementara kami menghentikan dulu pemasangan baru selama proyek ini masih berlangsung sampai Desember. Kami ingin melihat sejauh mana pengaruh revitalisasi pengolahan air terhadap peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air kepada pelanggan,” ujarnya, Rabu 10 Juni 2026.
Abdul Hakim menjelaskan, kondisi jaringan distribusi yang dimiliki Perumdam saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dari total jaringan perpipaan sepanjang sekitar 120 kilometer yang melayani Kota Sumbawa Besar dan lima kecamatan sekitarnya, baru sekitar enam kilometer yang mendapatkan penanganan pada tahun ini.
Perbaikan tersebut difokuskan pada titik-titik yang dianggap paling krusial dan memiliki tingkat kerusakan tinggi. Sementara sebagian besar jaringan lainnya, terutama pipa-pipa lama yang telah beroperasi selama puluhan tahun, masih membutuhkan rehabilitasi lanjutan.
Ia menyebutkan sejumlah jaringan distribusi yang ada saat ini masih menggunakan pipa ACP berbahan asbes dan pipa galvanis besi (GI) yang usianya sudah cukup tua. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kebocoran dan gangguan distribusi air kepada pelanggan.
Karena itu, Perumdam telah mengusulkan dukungan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membantu percepatan perbaikan jaringan distribusi di dalam Kota Sumbawa Besar.
“Alhamdulillah ada harapan dari pemerintah provinsi. Dari kebutuhan sekitar Rp12 miliar yang kami usulkan, mereka menyatakan sanggup membantu sekitar Rp10 miliar. Pemerintah Kabupaten juga direncanakan ikut mengintervensi sekitar Rp8 miliar,” katanya.
Menurut Abdul Hakim, investasi di sektor air minum membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh pendapatan perusahaan dari pembayaran rekening pelanggan. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat maupun daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan layanan air bersih.
Selain perbaikan jaringan, Perumdam juga menilai perlunya pembangunan sumber air baru untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan kawasan permukiman yang terus meningkat.
Ia mengakui kapasitas produksi air yang tersedia saat ini sudah semakin terbatas untuk mengakomodasi penambahan pelanggan baru. Kondisi tersebut semakin terasa dengan maraknya pembangunan perumahan di berbagai wilayah Kota Sumbawa Besar.
“Sejujurnya kami sudah cukup kewalahan. Kapasitas air yang ada sekarang belum mampu mengakomodasi penambahan layanan secara maksimal, sementara permintaan sambungan baru terus meningkat,” ungkapnya.
Perbaikan infrastruktur yang sedang berjalan merupakan hasil perjuangan panjang Perumdam Batulanteh yang sejak 2023 aktif mengusulkan program peningkatan sistem penyediaan air minum kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut akhirnya mendapat dukungan melalui pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Program yang dibiayai pemerintah pusat itu meliputi rehabilitasi jaringan distribusi utama, penambahan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah pada sejumlah wilayah yang masih memiliki kapasitas air berlebih.
Penambahan sambungan rumah dilakukan terutama di wilayah Alas dan Utan yang dinilai masih memiliki cadangan kapasitas produksi cukup besar dibanding jumlah pelanggan yang ada saat ini.
Meski demikian, Abdul Hakim menegaskan bahwa berbagai pembenahan yang dilakukan pada tahun ini belum akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan layanan air bersih secara menyeluruh. Perbaikan harus dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dan besarnya kebutuhan investasi.
“Kami tidak bisa berharap semua persoalan selesai dalam satu tahun. Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan standar pelayanan minimal yang menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dapat tercapai,” tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....