RRI.CO.ID, Manado - Siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, selama bertahun-tahun harus berjuang menempuh perjalanan kaki sejauh 4 hingga 5 kilometer setiap hari demi mengenyam pendidikan. Kondisi geografis wilayah dataran tinggi di kaki Pegunungan Bukit Barisan, ditambah minimnya sarana transportasi umum, menjadi tantangan serius bagi pemerataan akses pendidikan.
Kabupaten Pakpak Bharat yang berpenduduk 57.152 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, masih menghadapi persoalan jarak sekolah yang jauh dari permukiman warga. Di banyak desa, ketiadaan trayek angkutan umum memaksa anak-anak berangkat sejak sebelum subuh, berjalan kaki menyusuri medan berbukit dan jalan terbatas.
Perjalanan panjang tersebut berdampak langsung pada kondisi fisik dan psikologis siswa. Banyak di antara mereka tiba di sekolah dalam keadaan lelah, bahkan terlambat. Kelelahan fisik berujung pada rasa kantuk dan menurunnya konsentrasi belajar di dalam kelas, sehingga menghambat capaian akademik dan semangat menuntut ilmu.
Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menghadirkan program Bus Sekolah Gratis yang dikelola oleh Dinas Pendidikan setempat. Program ini secara khusus ditujukan untuk mengantar dan menjemput siswa SD yang tinggal jauh dari sekolah.
Saat ini, tujuh unit bus sekolah telah dioperasikan untuk melayani rute-rute prioritas. Tiga unit bus melayani Rute Prongil dari Prongil Julu menuju SDN 0359444 Prongil Jehe. Dua unit bus lainnya dialokasikan untuk Rute Kuta Kacip menuju SDN 034816 Jambu Mbellang, serta dua unit bus melayani Rute Perduhapen–Kerajaan menuju SDN 03435 Kerajaan.
Pembagian armada tersebut dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan wilayah dengan kebutuhan mobilitas pelajar tertinggi. Hasilnya, siswa kini dapat tiba di sekolah tepat waktu dengan kondisi fisik yang lebih siap mengikuti proses pembelajaran.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebijakan penyediaan transportasi sekolah merupakan langkah penting dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan.
“Transportasi sekolah adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan anak-anak tidak kehilangan hak belajar hanya karena persoalan jarak dan akses. Di wilayah terpencil dan perdesaan, bus sekolah gratis terbukti efektif meningkatkan kehadiran, keselamatan, dan kualitas belajar siswa,” ujar Djoko Setijowarno.
Ia menambahkan, investasi pemerintah daerah pada transportasi pelajar bukan sekadar belanja sarana, melainkan strategi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia.
“Dampaknya bukan hanya dirasakan siswa, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Beban logistik berkurang, risiko kecelakaan menurun, dan angka anak tidak sekolah bisa ditekan,” lanjutnya.
Keberadaan bus sekolah gratis ini memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan kedisiplinan dan fokus belajar siswa, program ini juga meringankan beban orang tua dalam penyediaan transportasi. Tingkat kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah pun menunjukkan peningkatan.
Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah, sekaligus mendorong peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang terus meningkat. Pada tahun 2023, anggaran Bus Sekolah Gratis sebesar Rp300 juta, meningkat menjadi Rp522.750.000 pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp706.800.000 pada 2025. Bahkan, pada 2026 anggaran diproyeksikan mencapai Rp800 juta, dari total APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2025 sebesar Rp472 miliar.
Melalui penyediaan bus sekolah gratis, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tidak hanya menghadirkan solusi mobilitas, tetapi juga membuka jalan yang lebih adil bagi anak-anak di daerah terpencil untuk meraih masa depan melalui pendidikan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....