RRI.CO.ID, Samarinda - Penguatan tata kelola kependudukan menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bangga Kencana 2026 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Kota Samarinda Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program pembangunan keluarga dan kependudukan. Pemerintah menilai aspek kependudukan sangat menentukan arah pembangunan nasional.

Sekretaris Kemendukbangga/Sestama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, menyampaikan Indonesia harus memiliki indikator kemajuan yang nyata. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan layanan publik. “Jika kita belum bisa membuat lingkungan sebersih negara maju, maka kita belum bisa disebut sebagai negara maju,” ujarnya dalam Rakorda Bangga Kencana BKKBN Kaltim, Rabu 8 April 2026.

Sestama BKKBN RI mencontohkan pentingnya kualitas lingkungan dan infrastruktur sebagai bagian dari indikator kemajuan. Hal tersebut harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif atau formal.

Budi juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam jumlah dan distribusi penduduk. Ia menilai perencanaan kependudukan harus dilakukan secara komprehensif. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas penduduk.

Menurut Budi, kesalahan dalam pengelolaan penduduk dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung wilayah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan harus berbasis data.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan. Rakorda menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis.

Melalui forum ini, diharapkan lahir kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. Tata kelola kependudukan yang baik akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai target sebagai negara maju pada tahun 2045.