Produksi Pangan Nasional Stabil, Kementan Fokus Kendalikan Harga Padi dan Jagung

RRI.CO.ID, Samarinda - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) bersama Kementerian Pertanian RI membahas perkembangan produksi serta dinamika harga komoditas padi dan jagung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas strategis.

Dalam rapat tersebut, pemerintah melaporkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada pada posisi 5,18 juta ton per 21 Juni 2026. Jumlah tersebut dinilai cukup kuat untuk mendukung berbagai langkah intervensi pasar, terutama di daerah yang mengalami tekanan harga beras.

Ketersediaan stok ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di tingkat nasional. Pemerintah memastikan distribusi beras melalui mekanisme operasi pasar tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan RI, Muhammad Agung Sunusi, menegaskan pengawasan harga gabah di tingkat petani harus terus diperkuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga tidak jatuh di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Monitoring penyerapan gabah petani sangat penting agar harga tetap stabil di angka Rp6.500 per kilogram,” ujar Agung Sunusi, pada Senin 22 Juni 2026.

Agung menjelaskan stabilitas harga di tingkat petani menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha tani padi di berbagai daerah. "Jika harga terlalu berfluktuasi, maka akan berdampak pada semangat produksi petani di musim tanam berikutnya," katanya.

Selain komoditas padi, pemerintah juga memberikan perhatian pada jagung yang merupakan bahan baku utama industri pakan ternak nasional. Penyerapan jagung oleh Perum Bulog terus dioptimalkan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan industri.

Kementan juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi serta embung untuk mendukung peningkatan produktivitas. Di sisi lain, penguatan kelembagaan petani juga dinilai penting agar distribusi bantuan dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.