Ikut Tanam Mangrove, Menhut Apresiasi Kerjasama Pokmas

  • 07 Feb 2026 15:43 WIB
  •  Tarakan

RRI.CO.ID, Tarakan -  Melanjutkan kunjungan kerjanya di Kalimantan Utara (Kaltara), Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengunjungi lokasi pertambakan di Dusun Siandau, Desa Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Sabtu (7/2/2026). 

Di lokasi itu, Menhut melakukan penanaman simbolis bibit mangrove bersama Gubernur Kaltara, H. Zainal Arifin Paliwang, unsur Forkopimda dan sejumlah kelompok masyarakat. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rehabilitasi mangrove melalui program NASCLIM dan M4CR di bawah naungan Kementerian Kehutanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Di Provinsi Kaltara akan ditanam seluas 12.122 hektar, salah satunya di areal pertambakan. Selain untuk melestarikan alam, juga mengembalikan ekosistem laut sehingga berdampak positif terhadap panen petambak. 

Dari jumlah itu sampai dengan 2024 telah ditanam seluas 6.543 hektare dan di tahun 2026 ini akan ditanam di lahan seluas 5.579 hektar. Penanamannya melibatkan 1.500 orang yang tergabung dalam 93 kelompok masyarakat. 

Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan dan kerja sama kelompok masyarakat untuk mensukseskan program ini. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. 

"Pemerintah pada dasarnya memiliki otoritas atau kekuasaan. Tetapi saat bersamaan juga memiliki keterbatasan baik sumber daya manusia Mlmaupun dana. Oleh karena itu satu-satunya solusi untuk mengatasi keterbatasan itu adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja," ujar Menhut. 

"Ini buktinya kerja sama kita cukup baik. Tanpa ada kerja sama dengan pokmas, saya kira 12 ribu proses M4CR maupun NASCLIM pasti tidak akan terjadi. Karena kerja bapak Ibu sekalian yang bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah, atas nama Kementerian Kehutanan saya mengucapkan terima kasih," sambung Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan itu, Menhut juga menyerahkan simbolis bantuan kepada kelompok masyarakat. 

Bantuan ini berasal dari Kementerian Kehutanan dengan total nilai Rp680 juta untuk sejumlah kelompok masyarakat. (Rajab/sti)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....