RRI.CO.ID, Bintuni – Di tengah membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah pada tahun ajaran 2026/2027, kondisi berbeda justru dialami SMP Satu Atap (SATAP) Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sekolah yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lokasi pengungsian, hanya berhasil menerima enam siswa baru.

Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan kelangsungan operasional sekolah tersebut. Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin, 13 Juli 2026, dilaksanakan di ruang kelas darurat yang berada di rumah Kepala SMP SATAP Moyeba, Supardi, di Kampung Hokut, Distrik Bintuni.

Menurut Supardi, penggunaan ruang darurat dilakukan karena sekolah belum memiliki tempat belajar sendiri. Selama ini, proses KBM masih menumpang di SD Bintuni 2 (SD Kalikodok) dengan sistem bergantian.

"Karena kelas yang selama ini kita gunakan untuk KBM masih numpang di SD Kalikodok, terpaksa untuk MPLS ini kita laksanakan di ruang kelas darurat," ujar Supardi.

Sejak pecah konflik bersenjata di wilayah pegunungan Distrik Moskona Utara pada akhir 2025, seluruh siswa SMP SATAP Moyeba mengungsi bersama orang tua mereka ke Kota Bintuni. Untuk memastikan para siswa tetap memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Teluk Bintuni menyediakan ruang belajar di SD Bintuni 2. Para siswa SMP mengikuti pembelajaran pada siang hari setelah aktivitas belajar siswa SD selesai.

Supardi menilai minimnya jumlah peserta didik baru kemungkinan dipengaruhi kurang optimalnya sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami mekanisme penerimaan siswa melalui empat jalur yang telah ditetapkan, yakni jalur prestasi, domisili, afirmasi, dan zonasi.

"Mungkin mereka masih menganggap sistem itu tidak berfungsi," katanya.

Dengan tambahan enam siswa baru tersebut, total peserta didik SMP SATAP Moyeba saat ini hanya berjumlah 30 orang, mulai dari kelas VII hingga kelas IX. Supardi mengingatkan, apabila jumlah peserta didik terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan sekolah tersebut terancam dihentikan.

"Kalau sampai SMP itu tidak dapat siswa, pengaruhnya bisa tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik dari Distrik Moskona, masyarakat sendiri yang rugi," Ujarnya.

Ia berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan sosialisasi SPMB sekaligus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak korban konflik, agar hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terjamin.