RRI.CO.ID, Tarakan - Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., membuka kegiatan Transformasi Digital bertajuk Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, E-Catalog Versi 6, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Senin (30/4/2026).

Bertempat di Cafe & Resto Bukit Bintang, kegiatan ini menjadi sinyal kuat percepatan modernisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Agenda ini dirancang khusus untuk mengupgrade kapasitas para bendahara pengeluaran OPD agar lebih tangkas dalam mengoperasikan sistem digital. Tujuannya, menciptakan tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga lebih akuntabel.

Dalam arahannya, wali kota menegaskan digitalisasi adalah langkah strategis memangkas kerumitan administrasi dan memperlebar ruang transparansi. Namun, ia memberikan peringatan keras bahwa teknologi ibarat "pisau bermata dua" yang menuntut kewaspadaan tinggi.

“Tantangan utama dalam digitalisasi adalah keamanan data. Kita butuh langkah antisipatif yang matang agar tidak terjadi kebocoran data yang merugikan,” tegas Khairul.

Selain aspek keamanan, ia juga menyoroti masalah birokrasi digital yang seringkali masih lamban. Proses verifikasi harus dibuat lebih ramping tanpa melibatkan terlalu banyak pihak. Menurutnya, rantai verifikasi yang terlalu panjang justru berisiko tinggi memicu kebocoran informasi dan menghambat efisiensi kerja.

Khairul mendesak penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang presisi serta mitigasi risiko yang kuat sebagai fondasi utama sebelum sistem ini diimplementasikan secara penuh.

Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan strategis, mulai dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Kakanwil PT BPD Kaltim Kaltara, hingga seluruh jajaran Kepala OPD. Kehadiran para petinggi perbankan, mempertegas dukungan sektor finansial terhadap ambisi digitalisasi Kota Tarakan. (Ical)