RRI.CO.ID, Alor - Netralitas aparatur desa menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Alor mengingatkan kepala desa dan perangkat desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Alor, Therlince Loisa Mau, saat kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Selasa 30 Juni 2026 Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu pada masa non-tahapan.

Therlince mengatakan, setiap dugaan keterlibatan kepala desa maupun perangkat desa dalam politik praktis dapat diproses melalui temuan pengawasan maupun laporan masyarakat yang disertai alat bukti. Masyarakat juga didorong berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku.

Selain menangani pelanggaran administratif, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu juga menangani dugaan tindak pidana pemilu secara terpadu bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk pemberian uang tunai, tetapi juga dapat berupa sembako, semen, pulsa, transfer uang secara elektronik, maupun bentuk pemberian lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih.

"Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Apabila masih ada kepala desa maupun jajarannya yang tetap melanggar, maka Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," Ucap Ince.

Ia berharap seluruh masyarakat ikut menjaga kualitas demokrasi dengan menolak politik uang, menghindari penyalahgunaan jabatan, serta berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.