RRI.CO.ID, Lumajang - Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat kebijakan budaya dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak masyarakat adat selain pelestarian tradisi. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi bersama Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis 23 April 2026.

Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi, menyatakan bahwa pendekatan kebudayaan harus mencakup perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara menyeluruh. Ia menilai, keberlanjutan budaya tidak akan terjaga tanpa pengakuan identitas dan ruang hidup masyarakat adat.

“Penguatan budaya tidak cukup hanya pada pelestarian, tetapi juga harus memastikan hak-hak masyarakat adat terpenuhi, mulai dari pengakuan identitas, ruang ekspresi, hingga keberlanjutan nilai-nilai budaya,” ujar Sjamsul, Kamis 23 April 2026.

Menurutnya, komunitas adat seperti masyarakat Tengger di Lumajang merupakan bagian penting dari kekayaan budaya nasional. Oleh sebab itu, kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan agar nilai-nilai tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan tersebut. Ia menyebut, budaya bukan hanya warisan, tetapi juga identitas yang harus dijaga bersama.

“Budaya adalah identitas daerah. Dengan menjaga dan memenuhi hak masyarakat adat, kita sekaligus menjaga jati diri bangsa,” kata Yudha.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis agar kebijakan budaya dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya menjadi objek pelestarian, tetapi juga subjek utama dalam pembangunan budaya.

Penguatan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Lumajang, di mana budaya tidak hanya dilindungi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.