RRI.CO.ID, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait jadwal pemadaman listrik bergilir yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah. Transparansi dinilai penting agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat menyiapkan langkah antisipasi dan mengurangi potensi kerugian akibat gangguan pasokan listrik.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu operasional usaha, pelayanan publik, hingga sektor pendidikan. Karena itu, PLN diharapkan memperkuat komunikasi kepada pelanggan melalui berbagai kanal informasi sebelum pemadaman dilakukan.

"Masyarakat sebenarnya bisa memahami jika pemadaman memang harus dilakukan demi menjaga sistem kelistrikan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik. Sosialisasi harus lebih masif sehingga masyarakat dan pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan antisipasi," ujar Abdul Rohim. Senin 29 Juni 2026.

Rohim menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan krisis pasokan energi yang sedang dihadapi secara nasional. Menurutnya, keterbatasan suplai batu bara ke sejumlah pembangkit listrik PLN menyebabkan kapasitas produksi listrik menurun, sementara kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat. Ketidakseimbangan itulah yang membuat PLN harus menerapkan pemadaman bergilir untuk menjaga keandalan jaringan.

"Kami memahami kondisi pasokan energi yang sedang terjadi. Namun, pelayanan informasi kepada masyarakat juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai warga mengetahui adanya pemadaman justru ketika listrik sudah padam," ucapnya.

DPRD Samarinda berharap PLN dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta mengoptimalkan media sosial, aplikasi digital, dan saluran komunikasi lainnya agar informasi jadwal pemadaman dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan merata.