RRI.CO.ID, TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Rabu (24/6/2026) lalu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kendala yang menghambat akses masyarakat perbatasan terhadap layanan penerbangan perintis bersubsidi di Kalimantan Utara (Kaltara).

Massa menyoroti tiga persoalan mendasar yang dinilai mencekik masyarakat wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), yakni kenaikan harga tiket pesawat perintis, penerapan sistem undian dalam pembelian tiket, serta minimnya transparansi pengelolaan dana subsidi.

Transportasi udara memiliki peran strategis bagi masyarakat pedalaman sebagai urat nadi utama untuk mengakses kesehatan dan pendidikan.

Ketua GMKI Cabang Tarakan, Jumaipin, menegaskan bahwa masyarakat perbatasan tidak boleh diperlakukan tidak adil. Ketidakpastian ini dinilai sangat merugikan kelompok masyarakat bawah yang bergantung pada konektivitas udara.

"Masyarakat perbatasan tidak boleh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Ketika tiket subsidi sulit diperoleh, harga mengalami kenaikan yang tidak jelas, dan akses pembelian ditentukan melalui sistem undian, maka kelompok yang paling dirugikan adalah masyarakat," ujarnya dalam orasi.

Ia mengingatkan bahwa dana subsidi penerbangan berasal dari anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, pihak pengelola harus bersikap transparan dan akuntabel demi mewujudkan pemerataan pelayanan publik.

Selain mengkritik maskapai dan pengelola bandara, aliansi juga menyentil kinerja anggota DPR-RI Dapil Kalimantan Utara. Para wakil rakyat tersebut dinilai abai dan minim pengawasan terhadap jeritan masyarakat di beranda depan Indonesia.

"Kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan anggota DPR-RI yang selalu berbicara tentang perbatasan, dimana keberadaan mereka ketika masyarakat kesulitan memperoleh tiket subsidi, harga tiket mengalami kenaikan, dan akses pembelian harus melalui sistem undian," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, aliansi membawa tujuh tuntutan utama, di antaranya penambahan rute, penghapusan sistem undian tiket, transparansi harga, serta evaluasi pejabat terkait. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah, DPR-RI, dan pihak maskapai mengambil langkah konkret yang berpihak pada rakyat. (setya)