RRI.CO.ID, Jember — Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BOP) menuai berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan mahasiswa di Universitas Jember (UNEJ). Mereka menilai langkah tersebut perlu dicermati lebih jauh, terutama terkait efektivitas organisasi tersebut dalam mewujudkan perdamaian serta dampaknya bagi politik luar negeri Indonesia.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D menilai keberadaan BOP sebagai instrumen perdamaian global masih perlu dikaji secara kritis. Menurutnya, perlu dilihat apakah organisasi tersebut benar-benar dapat bekerja lebih efektif dibandingkan mekanisme yang sudah ada seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menjelaskan bahwa tujuan pembentukan BOP memang diarahkan untuk mendorong terciptanya perjanjian damai di Gaza. Namun, komposisi keanggotaan organisasi tersebut dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pihak yang terlibat konflik.

“Kehadiran Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung, membuat netralitas organisasi ini dipertanyakan. Jika berbicara tentang perdamaian di Gaza, kita juga perlu melihat perdamaian dalam perspektif siapa dan berpihak kepada siapa,” ujar Suyani Kamis, 12 Maret 2026.

Selain itu, ia menambahkan bahwa keanggotaan dalam organisasi internasional seperti BOP juga menuntut kontribusi iuran yang cukup besar. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara komprehensif manfaat yang diperoleh Indonesia dari keikutsertaan tersebut.

Ega Ayu warga Mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UNEJ mengaku kurang sepakat dengan keputusan Indonesia bergabung dalam BOP. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga penggunaan anggaran perlu diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat.

“Dengan kondisi ekonomi yang masih belum stabil dan adanya kewajiban iuran yang cukup besar di BOP, menurut saya dana tersebut sebaiknya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti pendidikan atau penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti absennya Palestina dalam keanggotaan organisasi tersebut. Padahal, menurutnya, Indonesia sejak awal kemerdekaan memiliki kedekatan historis dan komitmen kuat dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Rasanya kurang afdol jika organisasi yang berbicara tentang perdamaian di Gaza justru tidak melibatkan Palestina sebagai pihak yang berkonflik,” katanya.

Pandangan kritis juga disampaikan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Muhammadiyah Jember Ahmad Rifki Hidayat. Ia menilai tujuan pembentukan organisasi perdamaian perlu dilihat secara konsisten dengan praktik kebijakan yang dilakukan oleh pihak penggagasnya.

“Jika iuran yang harus dibayarkan cukup besar, menurut saya perlu dipertimbangkan kembali. Di Indonesia sendiri masih banyak persoalan kemiskinan dan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, termasuk di bidang pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa prioritas anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Sementara itu Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Jessica mendukung langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai komitmen nyata mendukung perdamaian.

" Kita akan selalu support pilihannya Pak Presiden untuk negara kita, kakau memang iku BoP kami support" ujar Jessica dalam kutipan wawancara di rri.co.id tanggal 18 Februari 2026 di Amerika Serikat.

Meski demikian, kalangan akademisi dan mahasiswa berharap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap diiringi dengan komitmen kuat terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif serta dukungan terhadap upaya perdamaian yang adil, termasuk bagi Palestina.