RRI.CO.ID, Samarinda – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II (BBPK-APDN II) Jatinangor bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 24 Februari 2026.

Rombongan yang berjumlah tujuh orang dipimpin Kepala BBPK-APDN II Jatinangor, Indra Maulana Syamsul Arief. Turut mendampingi dua Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya, yakni Dyah Miranti Maharani dan Santi Rosintawati, serta tiga pejabat fungsional lainnya. Dari BPSDM Kemendagri hadir Kepala Bagian Perencanaan, Faisal Sadik.

Selain peserta yang hadir langsung, pertemuan juga diikuti secara daring oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Makassar, Sugiarto, beserta staf.

Dalam sambutannya, Indra Maulana menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, beserta jajaran. Ia menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya yang berfokus pada penguatan substansi dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kapasitas dan karakteristik daerah.

“Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan dokumen profil kebutuhan pengembangan kompetensi ASN benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah,” ujarnya.

Indra berharap ke depan segera tersusun rekomendasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan terima kasih atas kehadiran jajaran BBPK-APDN II Jatinangor dan BBPK-APDN Makassar, baik secara luring maupun daring. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun dokumen strategis sebagai rujukan pengembangan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan.

“Melalui konsolidasi yang intensif dan kolaboratif, kami berharap dokumen Profil Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN 2025–2030 benar-benar menjadi landasan strategis dalam mewujudkan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” kata Nina.

Turut mendampingi Kepala BPSDM Kaltim antara lain Sekretaris Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Apriyana, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Roslindawaty, serta Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan Siti Djaitun. Hadir pula Analis Pengembangan Kompetensi Tajuddin Noor dan Dwi Lestari, serta Koordinator Widyaiswara Jauhar Efendi.

Dalam sesi tanya jawab, Jauhar Efendi menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur yang mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga hampir 70 persen. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan anggaran BPSDM Kaltim yang belum memenuhi mandatori belanja minimal 0,34 persen dari APBD.

Menanggapi hal itu, Indra Maulana menyebut kondisi serupa juga dialami Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang pada 2026 hanya memperoleh alokasi sekitar 0,19 persen dari APBD DKI Jakarta.

Menutup pertemuan, Dyah Miranti Maharani menyampaikan bahwa pada 8 Maret 2026 akan digelar pertemuan teknis lanjutan secara daring bersama BPSDM Kaltim dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/kota se-Kalimantan Timur guna memperdalam penyusunan dokumen tersebut.(MJE/Rudi)