RRI.CO.ID, Sumbawa – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sumbawa, mengaku hingga kini belum pernah menerima laporan menu harian dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di daerah tersebut. Padahal, pelaporan menu dinilai penting sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengawasan pelaksanaan program.

Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi, Senin 20 Juli 2026, mengatakan berdasarkan koordinasi terakhir dengan Koordinator Wilayah SPPG Sumbawa, saat ini terdapat 24 SPPG yang aktif beroperasi dari total 28 unit yang telah terbentuk. Empat SPPG lainnya belum beroperasi. Masing-masing dua unit masih ditangguhkan sejak sebelum libur sekolah dan dua unit lainnya belum menerima anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jadi setelah libur sekolah ini 24 SPPG yang berjalan," ujarnya.

Menurut Rusmayadi, sebanyak 24 SPPG tersebut melayani sekitar 60 ribu penerima manfaat di Kabupaten Sumbawa. Hingga kini juga belum ada penambahan SPPG baru karena masih diberlakukan moratorium.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima Satgas, pola pelayanan SPPG setelah libur sekolah tetap sama seperti sebelumnya. Hanya saja, terdapat kewajiban agar menu makanan yang disajikan setiap hari dilaporkan. Namun, sejak program mulai berjalan, Satgas MBG Kabupaten Sumbawa tidak pernah menerima informasi tersebut.

"Satgas belum dapat informasi mengenai itu," katanya.

Akibat tidak adanya pelaporan tersebut, Satgas tidak memiliki data untuk mengetahui apakah menu yang disajikan sebelum dan sesudah libur sekolah mengalami perubahan, ataupun telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Rusmayadi menegaskan, informasi mengenai menu harian setiap SPPG seharusnya juga disampaikan kepada Satgas MBG. Menurutnya, dalam rapat bersama sekitar dua bulan lalu, Badan Gizi Nasional telah meminta seluruh SPPG mengunggah menu harian melalui media sosial masing-masing. Hal ini sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Namun demikian, pelaporan kepada Satgas harus dilakukan. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki data pendukung, apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan evaluasi maupun penanganan persoalan di lapangan.

"Hingga saat ini belum ada informasi mengenai menu SPPG yang diberikan kepada Satgas MBG. Ini penting sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran kepada masyarakat," tegasnya.

Selain mendorong keterbukaan informasi, Satgas juga mengingatkan seluruh SPPG agar tetap menjalankan operasional sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Aspek sanitasi, kata Rusmayadi, harus menjadi perhatian utama untuk mencegah terjadinya keracunan makanan. Pengelola juga diminta memastikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berfungsi dengan baik, agar operasional SPPG tetap memenuhi standar kelayakan.

Satgas berharap seluruh SPPG mulai menyampaikan laporan menu harian kepada Satgas, disamping tetap mengunggahnya melalui media sosial masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran program tersebut.