RRI.CO.ID, Mataram – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat menghentikan operasional disebut bukan karena kebijakan penghentian program, melainkan kendala teknis terkait penyaluran anggaran operasional.

Ketua Satgas MBG NTB, Dr. Fathul Gani, menjelaskan bahwa selama masa transisi kepemimpinan di BGN, muncul berbagai informasi di media sosial yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keberlangsungan program MBG. Namun, pihaknya menegaskan bahwa program tersebut tetap menjadi prioritas pemerintah.

"Program MBG tetap berjalan sesuai arahan pimpinan BGN. Jika ada beberapa SPPG yang tidak beroperasi sementara waktu, itu murni karena persoalan teknis, terutama terkait proses keuangan yang sedang dalam masa transisi," kata Fathul Gani, Rabu 10 Juni 2026.

Menurutnya, penghentian operasional sejumlah SPPG dilakukan secara mandiri karena keterlambatan penyaluran biaya operasional. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa satuan pelayanan tidak dapat melaksanakan distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Kami mendapat kepastian dari BGN bahwa penyaluran anggaran akan kembali berjalan normal. Sejak Jumat hingga Senin kemarin prosesnya sudah dipastikan berjalan seperti biasa," ujarnya.

Fathul mengakui, ketika SPPG berhenti beroperasi, otomatis sekolah dan kelompok penerima manfaat yang berada dalam wilayah layanan SPPG tersebut tidak dapat menerima makanan bergizi. Hal itu terjadi karena sistem MBG belum menerapkan mekanisme pemindahan penerima manfaat ke SPPG lain yang masih beroperasi.

"Konsekuensinya memang penerima manfaat tidak terlayani sementara waktu karena tidak ada skema pemindahan ke SPPG lain," ujarnya.

Di sisi lain, Satgas MBG NTB memanfaatkan masa transisi ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan. Sesuai arahan pimpinan BGN, tahun kedua pelaksanaan program MBG difokuskan pada penguatan kualitas operasional dan infrastruktur pendukung.

"Kami ingin memastikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat. Jika ada kekurangan pada sarana pendukung seperti sistem sirkulasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun aspek lainnya, silakan disempurnakan. Tahun kedua ini memang diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan," katanya.

Terkait isu moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru MBG yang ramai diperbincangkan, Fathul mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari BGN. "Kami masih menunggu kebijakan resmi secara tertulis dari pimpinan BGN yang baru. Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap berbagai informasi yang beredar terkait pembukaan titik atau dapur baru," ujarnya.

Ia mengingatkan calon mitra maupun investor agar tidak terburu-buru mengeluarkan modal besar hanya berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar resmi. "Jangan sampai ada pihak yang langsung berinvestasi dalam jumlah besar karena mendapatkan informasi yang belum jelas. Sebaiknya menunggu kepastian kebijakan dari BGN sambil memastikan SPPG yang sudah ada dapat beroperasi dengan baik," tegasnya.

Berdasarkan data Satgas MBG NTB, saat ini terdapat sekitar 826 SPPG yang telah terdaftar di NTB. Dari jumlah tersebut, sekitar 169 SPPG sempat mengalami penghentian operasional sementara akibat kendala pendanaan pada masa transisi. Namun, BGN telah memberikan kepastian bahwa proses penyaluran anggaran kembali berjalan sehingga operasional SPPG diharapkan segera normal.

Satgas MBG NTB optimistis program Makan Bergizi Gratis akan terus berlanjut dan semakin berkualitas dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para pelajar dan kelompok penerima manfaat lainnya di Nusa Tenggara Barat.