Program Bedah Rumah Dikebut, Kota Malang Target Bebas RTLH pada 2026

RRI.CO.ID, Malang – Pemerintah Kota Malang mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, hingga lembaga sosial. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan target Kota Malang bebas RTLH pada 2026.

Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas PUPR PKP Kota Malang, Lukman Hidayat, mengatakan hingga saat ini terdapat 927 unit RTLH yang menjadi sasaran penanganan.

Melalui APBD Kota Malang tahun 2026, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk 50 unit rumah, sementara sekitar 50 unit lainnya ditangani melalui kolaborasi bersama CSR perusahaan, Baznas, dan Pramuka. Selain itu, pemerintah pusat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalokasikan bantuan untuk sekitar 627 unit, ditambah 153 unit setelah kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, harapannya pada tahun 2026 Kota Malang bisa bebas dari rumah tidak layak huni," kata Lukman dalam program Malang Menyapa, Kamis, 9 Juli 2026.

Menurutnya, sebaran RTLH berada di seluruh kecamatan di Kota Malang. Namun, wilayah Kedungkandang masih menjadi kawasan dengan jumlah RTLH terbanyak, disusul beberapa kelurahan di Kecamatan Blimbing, Sukun, Lowokwaru, dan Klojen.

Saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi calon penerima bantuan sebelum pelaksanaan fisik dimulai pada Juli hingga September 2026.

"Untuk tahun ini kami masih dalam proses verifikasi penerima bantuan. Pelaksanaan pembangunan direncanakan mulai Juli hingga akhir tahun," ujarnya.

Lukman menjelaskan, program bedah rumah merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional. Pemerintah daerah berperan memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Ia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Program RTLH merupakan program nasional. Pemerintah daerah terus berkolaborasi agar rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat menjadi layak huni bagi masyarakat," tuturnya.