RRI.CO.ID, Kupang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTT melalui audiensi yang berlangsung di Kantor PWI NTT, Senin 29 Juni 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi antara penyelenggara pemilu dan insan pers untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus membangun kolaborasi menghadapi tahapan Pemilu 2029 yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 2027. Bawaslu menilai media memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi yang berperan mengawasi jalannya proses pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yuanita Wake, SH., MH., mengatakan bahwa konsolidasi demokrasi dilakukan dengan menghimpun berbagai pandangan dari lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap kualitas demokrasi, termasuk organisasi profesi wartawan. Menurutnya, pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi penting bagi Bawaslu untuk memperkuat sistem pengawasan pada pemilu berikutnya.

Karena itu, masukan dari PWI dinilai sangat dibutuhkan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif. "Kami memanfaatkan masa di luar tahapan pemilu untuk menggali berbagai perspektif dari lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi,” katanya.

“PWI merupakan organisasi yang menaungi wartawan profesional dan memiliki pengalaman dalam mengawal informasi publik. Masukan dari PWI akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan Pemilu 2029," ujar Magdalena Yuanita Wake.

Ia menjelaskan, tahapan Pemilu 2029 akan mulai berjalan pada 2027 sehingga sejak dini Bawaslu perlu membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pengawasan partisipatif yang semakin kuat.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Melpi Minalria Marpaung, ST., SH., berharap media terus menghadirkan pemberitaan yang edukatif, berimbang, dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang damai, jujur, dan demokratis. Menurut Melpi, informasi yang disampaikan media tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignasius Jani, S.IP., M.AP., menegaskan bahwa keberadaan pers merupakan mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu. “Kami memandang pers menjadi bagian penting bagi kami bawaslu melakukan pengawasan melekat dalam proses demokrasi bangsa ini,” katanya.

Ia mengatakan media memiliki kemampuan membangun opini publik sekaligus mengawal transparansi penyelenggaraan pemilu. Karena itu, Bawaslu ingin memperkuat kemitraan dengan PWI sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki jaringan luas di Nusa Tenggara Timur.

"Melalui pertemuan ini kami ingin mengetahui berbagai pandangan teman-teman wartawan mengenai pelaksanaan pemilu sebelumnya, sekaligus membangun kolaborasi dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai tahun depan," kata Ignasius. Kepala Bagian Administrasi Bawaslu NTT, Wilibrodus Ngiso, S.E., M.AP., menambahkan bahwa kerja sama dengan organisasi pers diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Menanggapi ajakan kolaborasi tersebut, Ketua PWI Provinsi NTT, Hilarius F. Jahang, menyambut baik inisiatif Bawaslu membangun komunikasi dengan organisasi profesi wartawan. Ia menjelaskan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi pers, seperti PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, dan PPRSMI, yang bersama-sama menaungi para jurnalis.

Hilarius menegaskan pentingnya profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Karena itu, ia mendorong seluruh lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan akses informasi kepada wartawan yang telah memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diterbitkan Dewan Pers.

"Kami terus mengimbau agar lembaga pemerintah melayani wartawan yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Sertifikasi kompetensi merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan kualitas pemberitaan," ujarnya.

Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman bersama. Salah satunya adalah komitmen memperkuat sinergi antara Bawaslu dan PWI dalam meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat.

Selain itu, kedua pihak juga membuka peluang kerja sama berupa pelatihan jurnalistik kehumasan bagi jajaran Bawaslu NTT dengan melibatkan PWI dan organisasi pers lainnya. Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penyusunan siaran pers dan penyampaian informasi publik yang akurat, cepat, serta sesuai kaidah jurnalistik.

Melalui konsolidasi yang dibangun sejak dini, Bawaslu NTT berharap seluruh elemen, termasuk insan pers, dapat menjadi bagian dari penguatan demokrasi di daerah. Sinergi tersebut diyakini menjadi modal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang lebih transparan, partisipatif, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. (at)