Pemprov NTT Sosialisasikan RAD API 2025–2045 untuk Perkuat Ketahanan Iklim

RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Program SIAP SIAGA menyosialisasikan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim, Rabu, 17 Juni 2026 di Hotel Aula Harper Kupang.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman serta komitmen para pemangku kepentingan menghadapi dampak perubahan iklim di daerah. NTT saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan akibat perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat luas.

Tantangan tersebut meliputi musim kering panjang, perubahan curah hujan, serta meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi daerah. Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, menegaskan perubahan iklim bukan lagi persoalan masa depan yang akan dihadapi.

“Kekeringan semakin panjang, terjadi perubahan pola curah hujan, meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, serta dampak terhadap sektor pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih menuntut kita untuk mengambil langkah-langkah yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan,” kata Gubernur Melki Laka Lena.

Menurut gubernur, RAD API 2025–2045 disusun sebagai pedoman bersama meningkatkan ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim. Dokumen tersebut merupakan hasil kolaborasi Pokja Perubahan Iklim Provinsi NTT bersama berbagai pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan RAD API dilakukan pada lima sektor prioritas yaitu pangan, air, energi, kesehatan, dan ekosistem. Dokumen tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 124/KEP/HK/2026 pada Mei 2026 lalu.

Gubernur menegaskan RAD API harus diintegrasikan ke seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

“RAD API hadir bukan hanya sebagai sebuah dokumen teknis, tetapi sebagai mandat politik dan moral untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat NTT dalam menghadapi perubahan iklim yang nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menyoroti keterkaitan erat perubahan iklim. “Kami berharap kegiatan ini membawa kepastian kebijakan dan perencanaan bagi masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan iklim yang semakin ekstrem,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi diikuti 161 peserta dari berbagai instansi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan. (rls/MM)