RRI.CO.ID, Mataram — Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, H Willgo Zainar, menyatakan perusahaan pelat merah tersebut turut mendukung program pemerintah melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah terpencil di Indonesia.

Willgo menjelaskan, pembangunan SPPG difokuskan pada wilayah terpencil yang sebelumnya dikenal sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu SPPG yang telah diluncurkan berada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Khusus untuk pembangunan SPPG daerah terpencil, kemarin sudah dilakukan launching untuk SPPG di KLU. Di KLU sendiri ada enam yang sudah siap dilakukan penilaian dan appraisal oleh pusat, sementara secara fisik perlengkapannya sudah siap,” ujar Willgo, di Mataram, Rabu 13 Mei 2026.

Menurutnya, keberadaan SPPG tidak hanya ditujukan untuk pemerataan penerima manfaat program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi solusi dalam menekan angka stunting di daerah terpencil.

Ia menambahkan, program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam rantai pasok kebutuhan pangan. Produk pertanian, peternakan, perikanan, hingga hasil kebun masyarakat akan diserap untuk mendukung operasional SPPG.

“Mulai dari sayur, hasil panen padi, ikan, ternak ayam, hingga buah-buahan seperti pisang, diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi desa dengan melibatkan masyarakat setempat,” katanya.

Willgo menyebutkan, ke depan seluruh SPPG di Indonesia akan berkolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra dalam memperkuat ekosistem rantai pasok.

Sebagai perusahaan BUMN, lanjut dia, Krakatau Steel berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah, termasuk melalui pembangunan fasilitas SPPG di berbagai daerah.

“Bukan hanya di NTB, tetapi juga di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTT. Kemarin launching dilakukan secara simbolis bersama beberapa daerah melalui zoom,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga menekankan agar pengelolaan SPPG dilakukan secara baik serta mampu menyerap tenaga kerja lokal, khususnya anak-anak muda lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Secara nasional, Krakatau Steel menargetkan pembangunan sekitar 500 hingga 100 titik dapur SPPG secara bertahap. Sementara di NTB, saat ini terdapat sekitar 13 hingga 14 titik yang tengah dipersiapkan, termasuk di Lombok Utara dan Pulau Sumbawa.

Program tersebut diprioritaskan untuk wilayah terpencil dan kepulauan dengan jumlah penerima manfaat maksimal sekitar 1.000 orang per SPPG. Sasaran penerima manfaat meliputi siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia.

Selain membuka lapangan kerja hingga 20–25 orang per unit SPPG, program ini juga diharapkan memberi ruang bagi UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. “Diharapkan masyarakat sekitar yang paling banyak terserap produk-produk hasil pertaniannya,” kata Willgo.

Dalam kesempatan itu, Willgo juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor pertanian dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada peningkatan produksi pertanian, sementara aspek pasar atau penyerapan hasil pertanian belum optimal.

“Sekarang MBG ini menjadi off taker-nya. Maka insan pertanian diharapkan ikut berperan aktif,” ujarnya.