RRI.CO.ID, Mataram - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan perputaran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan mencapai Rp824 miliar setiap bulan pada 2026. Dana tersebut akan dikelola melalui 824 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di NTB.

“Jika seluruh SPPG yang direncanakan beroperasi, maka dana yang beredar di NTB bisa mencapai sekitar Rp 824 miliar per bulan,” kata Dadan saat peluncuran nasional dapur SPPG modular hasil kerja sama BGN dan Krakatau Steel di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut dia, setiap SPPG akan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar. Sebagian besar dana, sekitar 70 persen, dialokasikan untuk pembelian bahan pangan dan kebutuhan operasional yang diutamakan berasal dari hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.

BGN, kata Dadan, mulai melihat dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Ia menilai program tersebut ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah.

“Kami melihat ada efek ekonomi yang mulai terasa di daerah karena kebutuhan bahan baku cukup besar dan melibatkan masyarakat setempat,” ujarnya.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 77 triliun untuk program MBG pada 2026. Dana tersebut akan disalurkan melalui ribuan SPPG yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain menjamin pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, keberadaan SPPG juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru di daerah, termasuk wilayah terpencil. Dadan mengatakan tenaga kerja dapur MBG akan direkrut dari masyarakat sekitar, mulai dari ibu rumah tangga hingga kalangan pemuda.

Sekitar 20 persen dana operasional SPPG, kata dia, disiapkan untuk pembiayaan tenaga kerja dan kebutuhan pendukung lainnya. Para pekerja diperkirakan memperoleh penghasilan antara Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan.

“Program ini bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi baru di masyarakat,” kata Dadan.

Peluncuran dapur SPPG modular dilakukan serentak di sejumlah wilayah, antara lain Papua, Sulawesi, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan NTB. Model dapur modular dinilai memungkinkan pembangunan fasilitas layanan gizi dilakukan lebih cepat, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dadan mengatakan program MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi produktif di masa depan. Menurut dia, anak-anak yang saat ini menerima manfaat program tersebut diharapkan tumbuh sehat dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik pada dua dekade mendatang.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang diproduksi setiap SPPG agar memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

“Yang terpenting adalah memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi seimbang, dan benar-benar memberi manfaat bagi tumbuh kembang anak,” ujarnya.