‎RRI.CO.ID, Lombok Utara - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana melanching dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Modular untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) secara serentak se-Indonesia. Lanching dilakukan di Dapur SPPG Modular Krakatau Steel di Dusun Gitak Gemung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, 12 Mei 2026.‎

‎Dadan menjelaskan, kehadiran dapur SPPG Modular ini menjadi bagian dari penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terpencil yang sulit dijangkau layanan pangan dan gizi. “Hari ini kita meresmikan dua SPPG. Satu di daerah aglomerasi, di pesantren, dan satu lagi di wilayah terpencil,” kata Dadan saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut Dadan, dapur modular di wilayah 3T dirancang khusus untuk daerah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif kecil dan akses geografis yang sulit. Berbeda dengan dapur reguler di wilayah perkotaan atau kawasan padat penduduk, SPPG modular memiliki kapasitas lebih kecil dan dibangun lebih fleksibel.

Ia menjelaskan, kategori wilayah terpencil ditetapkan pada daerah yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 30 menit dari pusat layanan terdekat. Di lokasi seperti itu, pemerintah tetap menghadirkan layanan pemenuhan gizi meski jumlah penerima manfaat di bawah seribu orang.

“Di sini penerima manfaatnya sekitar 800 orang. Ini bentuk kehadiran negara di daerah yang penduduknya sedikit tetapi tetap harus dilayani,” ujarnya.

Secara nasional, BGN merencanakan pembangunan sekitar 9 ribu dapur modular untuk wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2026, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun.

“Masih ada sekitar 7 ribuan lagi yang akan dibangun dan itu melayani kurang lebih 3 juta penerima manfaat,” kata Dadan.

Ia menuturkan, mayoritas penerima manfaat program MBG berada di wilayah aglomerasi dengan jumlah mencapai 79 hingga 80 juta orang. Sementara sekitar 3 juta penerima manfaat lainnya berada di kawasan terpencil yang tetap menjadi prioritas pelayanan pemerintah.

Dadan menjelaskan, skema pelayanan SPPG di wilayah 3T berbeda dengan dapur reguler. Di wilayah padat penduduk, satu dapur melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Sedangkan di daerah terpencil, satu dapur dapat melayani seluruh kelompok sasaran sekaligus, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah tingkat PAUD sampai SMP.

“Kalau di daerah terpencil penerima manfaatnya di bawah seribu dan itu sudah gabungan semuanya,” ujarnya.

Penentuan lokasi pembangunan SPPG modular, kata dia, dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan usulan pemerintah daerah. BGN tidak menetapkan kuota khusus untuk wilayah 3T.

“Yang menentukan daerah mana yang harus dilayani adalah satgas pemerintah daerah. Pemda juga menentukan titik pembangunan dan pihak yang membangun,” kata Dadan.

Sementara itu, Komisaris Independen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Willgo Zainar, mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 500 dapur SPPG modular di wilayah 3T di berbagai daerah Indonesia. “Program ini akan dilanjutkan ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Sumatera hingga Sumatera Selatan,” kata Willgo.

Ia menyebut pelaksanaan program tersebut juga melibatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk memperkuat rantai pasok pangan. Menurut dia, program MBG diharapkan menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.

Willgo menambahkan, sejumlah dapur modular di Lombok Utara masih menunggu izin operasional setelah proses appraisal yang dijadwalkan selesai akhir bulan ini.

“Ada enam unit di Kabupaten Lombok Utara. Mudah-mudahan berjalan lancar sehingga penerima manfaat segera menikmati program MBG,” ujarnya.

‎Di NTB sendiri, total dapur SPPG modular wilayah 3T yang direncanakan mencapai 136 unit. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan jumlah terbanyak yakni 51 unit, disusul Lombok Utara 21 unit, Kabupaten Bima 20 unit, Lombok Timur 17 unit, Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat masing-masing 10 unit, Dompu 4 unit, Lombok Tengah 2 unit, dan Kota Bima 1 unit.