KBRN, Mataram: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menggelar job fit bagi pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan provinsi. Job fit berlangsung selama dua hari mulai 29-30 Desember 2035.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan pejabat di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong.
“Job fit itu untuk melihat kemampuan, artinya dalam waktu dekat akan ada rotasi-rotasi. Itu aja konsekuensinya job fit kan,” ujar Iqbal, Senin (29/12/2025).
Gubernur menyatakan bahwa penilaian ini juga merupakan persiapan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang akan berlaku pada 2026. Ia menargetkan seluruh OPD sudah memiliki pejabat definitif per awal Januari 2026, sehingga tidak ada lagi pejabat yang menjabat sebagai Plt.
“Segera, di Januari lah. Januari sudah harus, kelembagaannya sudah selesai. Jadi jangan ada lagi Plt-Plt, mulai Januari sudah nggak ada lagi,” ujar Iqbal.
Menurutnya, selama hampir satu tahun terakhir Pemprov NTB telah mengamati karakter dan kinerja para pejabat sehingga evaluasi job fit akan menjadi pertimbangan utama dalam penempatan jabatan.
“Kan itu jadi bahan pertimbangan utama kita untuk ke depannya,” imbuhnya.
Sejumlah OPD Pemprov NTB saat ini masih dipimpin Pelaksana Tugas, antara lain Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
Kemudian Karo Pemerintahan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan dan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun).
Kekosongan jabatan ini dinilai menghambat efektivitas pengambilan keputusan. Gubernur Iqbal berharap isu kekosongan jabatan dan posisi Plt bisa selesai dalam hitungan minggu.
“Insya Allah, harapannya begitu. Jadi sebelum bulan puasa ini kita sudah nggak ada lagi Plt-Plt-an gitu,” ujarnya.
Terkait posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga tengah melalui proses penilaian, menurut Iqbal, diharapkan prosesnya bisa selesai bersamaan dengan pengisian jabatan OPD lainnya.
Dalam proses job fit, fokus penilaian bukan hanya sekedar melihat pengalaman struktural pejabat, tetapi juga kemampuan mendeliver tugas sesuai target OPD masing-masing. Gubernur menegaskan bahwa hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam penempatan pejabat definitif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....