KBRN, Cirebon: Krisis transportasi umum melanda Indonesia; lebih dari 95% kawasan perumahan tidak memiliki akses yang memadai.

Kondisi ini membuat biaya transportasi rumah tangga rata-rata mencapai 12,46% dari biaya hidup, melebihi batas ideal Bank Dunia.

Untuk mengatasinya, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman harus direvisi agar mewajibkan fasilitas transportasi umum sebagai sarana umum dalam pembangunan perumahan.

Tantangan Anggaran Pusat dan Inisiatif Daerah

Kementerian Perhubungan telah berkomitmen mendorong akses transportasi ke perumahan, namun program stimulan subsidi melalui skema Buy The Service (BTS) justru menghadapi masalah serius.

Anggaran BTS terus menyusut secara signifikan, dari puncaknya Rp 582,98 miliar pada 2023, hingga direncanakan hanya Rp 82,6 miliar untuk 5 kota di tahun 2026.

Ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerataan transportasi. Di sisi lain, 38 pemerintah daerah (12 provinsi, 16 kota, 10 kabupaten) telah berinisiatif mengalokasikan APBD untuk operasional angkutan umum, didukung PP No. 35 Tahun 2023 yang mengamanatkan minimal 10% penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan untuk transportasi umum.

Solusi Kolaborasi dan Pendanaan

Masalah pendanaan harus diatasi melalui kolaborasi antar kementerian (Kemenhub dan Kemendagri) agar pemerintah daerah dapat menyiapkan anggaran khusus.

Saat ini, tiga daerah (Pekanbaru, Semarang, Batam) sudah memiliki Perda yang mengalokasikan minimal 5% hingga 10% APBD/Opsen PKB untuk subsidi angkutan umum (PSO).

Usulan Anggaran Strategis

Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jika anggaran harian Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan untuk membiayai angkutan umum selama setahun, dana tersebut cukup untuk memberikan subsidi penuh bagi 20 kota kecil dan sedang di Indonesia.

Langkah ini akan secara efektif mengurangi biaya transportasi masyarakat dan menyediakan sistem transportasi publik yang memadai.