Transportasi Publik Andal Kunci Putus Mata Rantai Kemiskinan Kota

RRI.CO.ID, Cirebon - Kemiskinan sering kali diukur dari isi dompet, tetapi jarang disadari bahwa hal itu juga ditentukan kemudahan bergerak. Jalan keluar dari jerat finansial sering tersumbat bukan karena malas bekerja, melainkan akibat akses mobilitas yang lumpuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan Indonesia mencapai sekitar 11,64 juta orang. Jika melihat potret keseluruhan, terdapat dinamika menarik antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan sebesar 13,58 juta.

Meskipun persentase kemiskinan desa lebih tinggi, belasan juta warga miskin kota menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Di perkotaan, kemiskinan berkelindan dengan masalah kepadatan penduduk serta mahalnya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat.

Angka 11,64 juta jiwa ini adalah kelompok rentan yang paling merasakan dampak langsung jika sistem transportasi tidak dibenahi. Hubungan antara tingkat kemiskinan dan kualitas layanan transportasi umum rupanya sangat erat serta saling memengaruhi satu sama lain.

Dalam studi kebijakan publik dan perencanaan kota, keterikatan ini kerap memicu lingkaran setan yang dikenal sebagai kemiskinan mobilitas. Ketika akses transportasi buruk, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terisolasi secara ekonomi dari berbagai peluang kerja.

Sebaliknya, jika sistem transportasi umum dibenahi dengan baik, ia bisa menjelma menjadi mesin pengentas kemiskinan yang sangat efektif. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di pinggiran kota karena harga sewa tanah pusat kota tidak terjangkau.

Ironisnya, pusat lapangan kerja, fasilitas kesehatan, dan pendidikan berkualitas justru tetap terpusat di jantung area perkotaan. Jika layanan tidak menjangkau wilayah pinggiran, warga miskin akan kesulitan mendapatkan serta mempertahankan pekerjaan yang layak.

Bagi keluarga miskin, biaya angkutan sering kali menguras persentase yang sangat besar dari total pendapatan bulanan mereka. Jika tidak ada transportasi umum, mereka terpaksa beralih menggunakan kendaraan pribadi melalui skema kredit yang memberatkan.

Beban mereka bertambah akibat biaya bensin dan perawatan, sedangkan jika menggunakan moda non-terintegrasi mereka harus membayar berkali-kali. Akibatnya, pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut justru akan menjadi semakin melambung tinggi dari waktu ke waktu.

Banyaknya waktu yang habis di jalan akibat kemacetan parah secara otomatis memangkas produktivitas harian warga kota. Padahal, waktu berharga itu seharusnya bisa digunakan untuk mengambil kerja paruh waktu atau beristirahat menjaga kesehatan.

Waktu tersebut juga dapat digunakan mendampingi anak belajar, sedangkan transportasi tidak andal memperbesar risiko sanksi hingga pemecatan. Perlu diingat bahwa kemiskinan bukan lagi sekadar perkara minimnya uang, melainkan juga tentang keterbatasan akses mobilitas.

Buruknya layanan transportasi umum otomatis mengisolasi kelompok masyarakat rentan dari fasilitas vital seperti puskesmas dan rumah sakit. Mereka juga kesulitan mengakses sekolah, pusat pelatihan kerja, hingga pasar tradisional yang menawarkan harga logistik jauh lebih murah.

Pemerintah dapat mengambil langkah strategis integrasi antarmoda, tarif tunggal, subsidi tepat sasaran, serta menyediakan angkutan pengumpan di pinggiran. Perencanaan kota berbasis transit dan jaminan ketepatan waktu juga mutlak diperlukan untuk menjaga produktivitas harian warga.

Memutus lingkaran setan ini membutuhkan pergeseran paradigma bahwa transportasi umum merupakan layanan dasar hak warga negara. Posisinya sama seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara secara adil.

Ketika investasi transportasi murah berjalan, warga miskin menghemat uang serta waktu untuk meraih lapangan kerja secara setara. Maka, membangun transportasi publik andal adalah investasi kemanusiaan yang mendesak demi mewujudkan keadilan sosial yang nyata.

Sudut Pandang ditulis oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia.