KBRN, Cirebon: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia. Namun, realitas anggaran negara menunjukkan bahwa komitmen terhadap MBG datang dengan harga yang tidak kecil: potensi dikorbankannya sektor-sektor vital lain seperti infrastruktur, transportasi, dan keselamatan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, MBG mendapat porsi fantastis sebesar Rp 335 triliun. Sementara itu, program transportasi umum justru mengalami penyusutan anggaran yang drastis. Skema subsidi buy the service (BTS), yang seharusnya menjadi tulang punggung aksesibilitas masyarakat miskin di kota-kota besar, justru akan merosot ke hanya Rp 80 miliar pada 2026 turun tajam dari puncaknya yang mencapai Rp 582 miliar pada 2023.

Padahal, bagi jutaan masyarakat kelas bawah, transportasi umum bukan sekadar alat mobilitas. Ia adalah alat pemberdayaan, penghubung antara desa dan kota, antara rumah dan sekolah, antara hasil tani dan pasar. Tanpa transportasi yang terjangkau, akses ke pendidikan, layanan kesehatan, hingga pekerjaan menjadi mahal, bahkan mustahil.

Akibatnya? Kemiskinan tetap mengakar, anak-anak putus sekolah, angka pernikahan dini meningkat, dan stunting meluas. Lebih jauh lagi, kondisi infrastruktur jalan kita sangat memprihatinkan.

Dari 441 ribu kilometer jalan kabupaten/kota, 39,2 persen dalam kondisi tidak mantap. Bahkan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang selama dua tahun terakhir berperan memperbaiki jalan-jalan rusak, tidak dilanjutkan pada 2025.

Apa akibatnya? Distribusi barang terhambat, trayek angkutan perintis terganggu, dan wilayah terpencil termasuk daerah transmigrasi terisolasi kembali. Perlu kita pahami, semua program besar nasional seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, hingga kesehatan, tidak akan berjalan optimal tanpa infrastruktur dan transportasi yang memadai. Daerah 3T akan terus tertinggal jika truk logistik tak bisa lewat dan anak-anak harus berjalan kaki berjam-jam untuk sekolah.

Sayangnya, negara seperti menutup mata terhadap hal ini. Lebih ironis lagi, keselamatan transportasi justru makin terabaikan. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi.

Setiap jam, empat orang meninggal di jalan raya. Korbannya? Mayoritas adalah pelajar dan usia produktif mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.

Namun, anggaran keselamatan minim. Operasional KNKT tidak mencukupi, anggaran rampcheck dipangkas, dan bahkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dibubarkan. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran. Ini adalah pengabaian terhadap nyawa rakyat.

Negara maju ditandai bukan oleh gedung pencakar langit atau jalan tol megah semata, tapi oleh transportasi publik yang inklusif, aman, dan menjangkau seluruh rakyat termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan warga pelosok. Di sana, bukan hanya rakyat biasa, pejabat pun naik angkutan umum, karena sistemnya terpercaya dan efisien.

Mimpi kita tentang Indonesia Emas 2045 akan tinggal mimpi jika pemerintah terus menomorduakan infrastruktur dan transportasi demi program populis. Sudah saatnya anggaran negara disusun secara berbasis data dan dampak jangka panjang, bukan hanya demi pencitraan jangka pendek.

Jika pemerintah ingin menyelamatkan anggaran, mulailah dari yang benar-benar bisa dikorbankan: fasilitas mewah pejabat, pengawalan berlebihan, perjalanan dinas yang tak mendesak bukan subsidi angkutan umum atau perbaikan jalan desa.

Transportasi bukan pelengkap. Ia adalah pondasi. Dan tanpa pondasi yang kuat, tak ada mimpi besar yang akan bertahan lama.

Penulis: Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat