NIK dan IKD Jadi Fondasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

RRI.CO.ID, Cirebon – Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam pengembangan infrastruktur publik digital untuk mempercepat transformasi pelayanan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon, Drs. Andi Armawan, M.Si., dalam program Literasi Digital “Beranda Astacita” RRI Cirebon, Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, NIK tidak hanya berfungsi sebagai nomor identitas penduduk, tetapi juga menjadi data dasar yang dapat terhubung dengan berbagai layanan pemerintah. “Pemerintah baik pusat, daerah ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, transparan, dan gratis,” katanya.

Baca juga: Warga Diminta Waspadai Penyalahgunaan NIK dan KTP

Menurutnya, keterhubungan data melalui NIK dapat mendukung integrasi pelayanan di berbagai sektor, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, keuangan hingga layanan sejumlah badan usaha milik negara. Ia mencontohkan, pemanfaatan NIK dalam sistem perlindungan sosial dapat membantu pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima.

“Digital public infrastructure ini menjadi fondasi dasar untuk bagaimana digunakan oleh departemen atau dinas atau BUMN yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, IKD menjadi sarana untuk menghadirkan dokumen kependudukan dalam bentuk digital melalui telepon seluler. Menurutnya, keberadaan IKD nantinya dapat semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan.

Ia mengatakan, Disdukcapil Kota Cirebon terus mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara daring sehingga masyarakat tidak selalu harus datang dan mengantre di kantor pelayanan. “Kalau sekarang masih hitungannya satu jam kelar, besok-besok cukup di rumah cari tempat yang santai dengan membuka HP IKD,” katanya.

Baca juga: Disdukcapil Kota Cirebon Jemput Bola Perekaman Biometrik untuk Warga Rentan

Ia menambahkan, pengembangan sistem tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Dengan integrasi yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat sekaligus efisien.