RRI.CO.ID, Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau dengan memetakan kawasan rawan, terutama di sektor utara lereng Gunung Ciremai. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi komprehensif bersama seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat langkah pencegahan dan penanganan.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan berbagai persiapan awal sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Langkah tersebut ditempuh melalui koordinasi bersama Forkopimda, BPBD, BTNGC, Polres Kuningan, dan Kodim 0615/Kuningan.

"Kami sebetulnya sudah melakukan rapat-rapat persiapan dengan instansi terkait, seperti BPBD, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Kepolisian, dan Kodim. Persiapan awal sudah kita lakukan berkali-kali," ujar Dian, Kamis, 30 Juli 2026.

Baca juga: BPBD Kuningan Tetapkan Status Siaga Hadapi Karhutla & Kekeringan

Menurut Dian, langkah antisipasi tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat bersama Panglima TNI dan para kepala daerah. Dalam rapat itu, seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.

Ia mengakui, kawasan lereng utara Gunung Ciremai selama ini menjadi salah satu wilayah yang kerap mengalami kebakaran hutan saat musim kemarau. Karena itu, koordinasi lintas sektor akan kembali diperkuat agar penanganan di lapangan lebih terintegrasi.

"Minggu-minggu ini mungkin akan kita rapatkan secara komprehensif. Mudah-mudahan langkah antisipasi kami tahun ini jauh lebih baik dari yang sudah-sudah," katanya.

Selain ancaman karhutla, Pemkab Kuningan juga mulai mengantisipasi dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat. Sejumlah wilayah dilaporkan mengalami penurunan debit mata air dan lahan pertanian mulai mengering akibat minimnya pasokan air.

Dian memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah penanganan darurat, termasuk koordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Kamuning untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat apabila kondisi semakin memburuk.

"Kita pasti biasanya berkoordinasi dengan PDAM (Perumda Tirta Kamuning), apalagi untuk kebutuhan yang bersifat darurat. Penanganan ini juga melibatkan Kementerian terkait, BTNGC, Dinas Pertanian, hingga BPBD," ujarnya.

Baca juga: Ancaman Karhutla Meningkat, Damkar Kuningan Minus Armada

Menanggapi informasi mengenai lahan pertanian yang mulai mengering di kawasan lereng Gunung Ciremai, seperti Desa Ciketak dan kawasan Bukit Mayana, Dian mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, ia memastikan kondisi tersebut akan segera diverifikasi melalui pengecekan langsung ke lapangan.

"Saya belum menerima laporan resminya, tapi nanti akan segera kita cek ke lapangan untuk melihat kondisinya," ucap Dian.

Pemkab Kuningan memastikan distribusi bantuan air bersih akan diprioritaskan ke wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya di kawasan utara dan barat. Upaya ini diambil sebagai upaya meminimalkan dampak kekeringan terhadap kebutuhan harian masyarakat serta aktivitas pertanian.