Pemkab Majalengka Tegaskan Pembangunan JPO Jalan KH Abdul Halim tanpa APBD

  • 30 Jul 2026 14:27 WIB
  •  Cirebon

RRI.CO.ID, Majalengka - Di tengah perbincangan publik soal prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menegaskan bahwa proyek Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan KH Abdul Halim bukanlah beban anggaran daerah. Infrastruktur yang digadang menjadi ikon baru kota ini justru lahir dari komitmen investasi pribadi pengusaha nasional asal Majalengka, Boy Thohir.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, mengungkapkan bahwa pembangunan JPO tersebut merupakan realisasi dukungan yang telah disampaikan Boy Thohir sejak masa kontestasi Pilkada. Saat itu, terdapat komitmen yang kini diwujudkan dalam bentuk nyata.

"Beliau menyampaikan akan memberikan dukungan. Ketika kami menang, beliau akan kembali ke Majalengka dan membantu pembangunan. Hari ini, itu dibuktikan melalui pembangunan JPO ini," ujar Eman, Kamis, 30 Juli 2026.

Penegasan ini sekaligus menjawab persepsi sebagian masyarakat yang mengira proyek tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Eman memastikan, tidak ada dana pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan fisik JPO tersebut.

"Ini murni dari investor, bukan dari APBD. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi dari sisi perizinan dan penataan kawasan," katanya menegaskan.

Baca juga: Majalengka Bersolek, JPO Ikonik Siap Dibangun di Jantung Kota Agustus 2026

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, model kolaborasi semacam ini dinilai menjadi alternatif strategis untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan daerah. Terlebih, proyek JPO tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga dirancang sebagai landmark baru yang memperkuat identitas kota.

Secara teknis, proyek itu saat ini masih berada dalam tahap penyelesaian perizinan di tingkat provinsi, termasuk IMB dan analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses administratif rampung pada awal Agustus 2026, sehingga konstruksi dapat segera dimulai.

Lebih jauh, pembangunan JPO ini terintegrasi dengan rencana besar penataan kawasan Alun-alun Majalengka. Pemerintah daerah tengah menyiapkan revitalisasi ruang publik, termasuk pembenahan infrastruktur, estetika kawasan, hingga pengembangan pusat kuliner di sekitar Jalan Kehutanan.

Langkah ini diyakini akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Dengan meningkatnya kunjungan masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut diharapkan ikut terdongkrak.

"Ketika orang datang ke Majalengka, ekonomi masyarakat akan bergerak. Ini bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun daya tarik kota," kata Eman.

Dukungan juga datang dari DPRD Majalengka. Ketua Komisi III Iing Misbahudin menilai proyek ini sebagai bentuk kontribusi nyata putra daerah terhadap pembangunan kampung halamannya, sekaligus peluang menghadirkan ikon baru tanpa membebani APBD.

Proyek JPO di jantung kota Majalengka ini dibiayai sepenuhnya oleh investor melalui konsep yang memadukan fungsi, estetika, dan nilai filosofis. Kehadirannya diproyeksikan menjadi simbol kolaborasi antara kepemimpinan daerah dan kepercayaan investor sebagai wujud nyata dari sebuah janji pembangunan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....