RRI.CO.ID, Kuningan – Penguatan komunikasi antara insan pers, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan dinilai menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi bertema "Merajut Komunikasi, Menguatkan Kolaborasi untuk Kuningan yang Lebih Baik" di kawasan Waduk Darma, Minggu, 26 Juli 2026.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani mewakili Bupati Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy beserta anggota DPRD, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan Nunung Hasanah, jajaran Sekretariat DPRD, serta insan pers dari berbagai media.

Ketua PWI Kabupaten Kuningan Nunung Hasanah menegaskan, kemitraan antara pers, pemerintah, dan lembaga legislatif harus dibangun dalam bingkai profesionalisme serta saling menghormati fungsi masing-masing. Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, media edukasi, kontrol sosial, sekaligus penghubung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

"Pers hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun lembaga legislatif agar tetap berjalan sesuai aturan serta mengedepankan kepentingan publik," kata Nunung.

Ia menilai fungsi kontrol sosial yang dijalankan media merupakan bagian dari penguatan demokrasi. Kritik dan masukan yang disampaikan secara objektif dan berimbang diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Nunung, insan pers di Kabupaten Kuningan berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat sekaligus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy menyatakan media memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik. Ia menegaskan DPRD memandang kritik yang disampaikan media sebagai bagian dari proses evaluasi kelembagaan.

"Dalam menerima kritik dan saran, itu adalah obat bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Kritik yang objektif dan konstruktif menjadi bahan evaluasi agar setiap kebijakan maupun program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Nuzul.

Ia menambahkan, pemberitaan yang akurat dan berimbang menjadi jembatan bagi DPRD untuk memahami aspirasi masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi publik yang disampaikan melalui media merupakan masukan berharga bagi kami untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menilai komunikasi yang terbuka merupakan modal utama dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif. Menurutnya, forum silaturahmi seperti ini tidak sekadar mempererat hubungan antarlembaga, tetapi juga membangun kesamaan persepsi dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

"Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi, menyamakan persepsi, serta memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Kuningan. Ketika komunikasi dibangun dengan keterbukaan, kepercayaan, dan saling menghargai, setiap tantangan akan lebih mudah dihadapi dan tujuan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan bersama," ucap Tuti.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan insan pers terus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, serta mampu mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kuningan Melesat.