Dedi Mulyadi Tolak Komersialisasi Gunung Ciremai demi PAD

RRI.CO.ID, Kuningan - Ekspansi industri pariwisata yang tak terkendali di kawasan konservasi mendapat perlawanan keras dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan moratorium implisit terhadap izin wisata yang merusak ekosistem asli di puncak dan kaki Gunung Ciremai.

Dedi menegaskan tata ruang di Jawa Barat tidak boleh menabrak filosofi kearifan lokal Sunda. Filosofi ini menjunjung tinggi keharmonisan empat elemen dasar, yaitu tanah, air, angin, dan sinar matahari.

"Tata ruang kita harus kembali pada filosofi dasar: menjaga keharmonian tanah, air, angin, dan sinar matahari. Kalau salah satu elemen ini dirusak demi kepentingan komersial, alam pasti akan membalas," ucap KDM dalam sambutannya pada Hari Jadi ke-528 Kuningan di Gedung DPRD Kuningan, Selasa, 1 September 2026.

Baca juga: Gubernur Jabar Hadiri Sidang Paripurna Hari Jadi ke-528 Kuningan

Ia menyemprot praktik obral izin komersial yang kerap berlindung di balik dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan risiko bencana ekologis yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan.

"Jangan atas nama pendapatan daerah lalu puncak dan kaki gunung dibabat untuk tempat wisata komersial. Ekosistem alam di sana wajib hukumnya dijaga secara absolut. Literasi ekologi harus jadi panglima dalam setiap perizinan wisata," katanya menegaskan.

Secara khusus, Dedi menuntut jaminan perlindungan total terhadap sumber-sumber air murni dan habitat flora-fauna endemik. Menurutnya, hal tersebut penting agar keberadaan spesies seperti ikan kancra tidak terancam oleh limbah pariwisata.

"Wisata yang merusak mata air dan mengancam satwa lokal seperti ikan kancra bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran. Alam adalah benteng kehidupan warga, bukan komoditas yang bisa dieksploitasi habis-habisan sampai anak cucu kita kehabisan air bersih," ujarnya menjelaskan.