RRI.CO.ID, Cirebon – Pengarusutamaan gender dinilai masih menjadi strategi penting dalam pembangunan nasional hingga saat ini. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai sektor pembangunan.

Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr. Hj. Maemunah, M.Si., menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender telah menjadi kebijakan pemerintah sejak diterbitkannya Instruksi Presiden pada tahun 2000. Kebijakan itu menekankan agar aspek gender diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

“Pengarusutamaan gender merupakan strategi pemerintah untuk memastikan tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan,” ujarnya kepada RRI Senin, 22 Juni 2026.

Menurutnya, relevansi pengarusutamaan gender masih dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan manusia. Salah satu ukuran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Maemunah menyebutkan sejumlah daerah dengan capaian IPM tertinggi secara nasional antara lain DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, wilayah dengan capaian IPM terendah masih didominasi sejumlah provinsi di Papua.

“Kalau melihat data statistik, daerah dengan IPM tinggi umumnya memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik sehingga kesenjangan pembangunan dapat ditekan,” ucapnya.

Ia menilai keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari perannya sebagai pusat pendidikan di Indonesia. Tingginya akses pendidikan dinilai berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai kesehatan, ekonomi, dan kesetaraan gender.

“Pendidikan menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh,” katanya.

Karena itu, Maemunah menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan perlu terus diperkuat untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.