RRI.CO.ID, Majalengka - Bupati Majalengka H. Eman Suherman menyoroti dugaan ketidaksesuaian standar anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Temuan tersebut muncul saat Bupati Eman melakukan peninjauan langsung ke salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menemukan menu MBG yang diduga tidak sesuai ketentuan pemerintah. Hidangan tersebut dinilai tidak memenuhi standar takaran dan kualitas dari program yang telah ditetapkan.

Kondisi itu langsung mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Hal ini karena MBG merupakan program prioritas nasional untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Melalui akun Instagram pribadinya, Eman Suherman menegaskan seluruh pihak terlibat harus menjalankan amanah dengan bertanggung jawab. Penegasan pada Jumat, 29 Mei 2026 tersebut ditujukan kepada mitra dan yayasan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya selalu mengingatkan dan menegaskan kepada setiap mitra maupun yayasan di setiap SPPG dalam pelaksanaan Program MBG. Semua pihak harus selalu amanah dan tidak mengurangi takaran yang telah ditetapkan,” ujar Eman Suherman.

Menurutnya, Program MBG merupakan kebijakan besar yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh disalahgunakan ataupun dijalankan secara asal-asalan.

“Program MBG merupakan program luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” katanya.

Bupati juga mengingatkan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi tidak boleh dikurangi demi kepentingan apa pun. Ia menilai program tersebut menyangkut masa depan generasi bangsa sehingga seluruh pelaksana wajib menjaga integritas dan kejujuran.

“Jangan sampai hak anak-anak yang masih suci dan belum memiliki dosa justru dikurangi. Hak tersebut harus diberikan sebagaimana mestinya,” katanya menegaskan.

Pernyataan itu menjadi sinyal keras bagi seluruh pelaksana program MBG di Kabupaten Majalengka. Semua pihak dilarang bermain-main dengan anggaran maupun kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Pemerintah Kabupaten Majalengka meminta seluruh SPPG menjalankan Program MBG secara profesional dan transparan. Langkah ini wajib sesuai standar pemerintah pusat demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Saya memohon kepada seluruh SPPG, khususnya di Kabupaten Majalengka, agar menjalankan Program MBG ini. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan amanah demi masa depan generasi bangsa,” ujar Eman Suherman.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak sekolah di Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaannya dinilai menjadi hal penting agar tujuan program tidak melenceng dari harapan pemerintah dan masyarakat.