RRI.CO.ID, Cirebon – Sampah dari dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikelola secara serius agar tidak menambah persoalan lingkungan di Kabupaten Cirebon. Produksi sampah basah dari setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut berpotensi menambah volume sampah harian apabila tidak ditangani dengan baik.

Pemerhati Sosial dan Lingkungan sekaligus Anggota Kehormatan Clean Culture Community (C-3) Indonesia, Ajat Drajatullah, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya telah memiliki aturan ketat terkait pengelolaan limbah dapur MBG. Regulasi tersebut mencakup standar higienis sanitasi hingga mekanisme penanganan sampah di setiap dapur SPPG.

“Setahu saya pihak BGN sudah sangat ketat membuat regulasi dan evaluasi, termasuk adanya sertifikat laik higienis sanitasi. Pengelolaan limbah juga sudah diatur dalam juklak dan juknis yang harus diterapkan,” kata Ajat dalam program Green Radio edisi Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia menjelaskan, salah satu aturan yang diterapkan yakni sampah harus diselesaikan pada hari yang sama agar tidak menumpuk. Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa dapur yang membuang sampah ke kontainer milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurut Ajat, idealnya pengelolaan sampah dilakukan langsung di masing-masing dapur atau lokasi sumber sampah. Jika tidak mampu ditangani sendiri, pengelola dapat berkoordinasi dengan pemerintah, pihak swasta, maupun pegiat lingkungan agar sampah dapat dikelola dengan tepat.

“Harapannya sampah itu selesai di masing-masing tempat. Yang penting jelas pengelolaannya dan tidak terus-menerus dibuang dengan sistem open dumping,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem open dumping atau penumpukan sampah secara terus-menerus dapat memunculkan persoalan lingkungan baru. Selain menyebabkan gunungan sampah, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan air lindi yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.