RRI.CO.ID, Cirebon – Momentum Hari Perempuan Indonesia yang diperingati setiap 9 Maret menjadi pengingat pentingnya penguatan pemberdayaan serta perlindungan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sejumlah lembaga masyarakat terus berupaya meningkatkan kapasitas perempuan sekaligus menekan kasus kekerasan yang masih terjadi.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Dra. Indra Fitriani, M.M., mengatakan pemberdayaan perempuan di daerahnya dilakukan melalui beberapa tahapan strategis yang dimulai dari persiapan hingga penguatan akses sosial.

“Untuk pemberdayaan perempuan kita melalui beberapa tahap. Ada tahap persiapan dan penyadaran dengan pendidikan, literasi, pelatihan keaksaraan serta peningkatan pengetahuan agar perempuan memiliki kepercayaan diri,” ujarnya saat dihubungi RRI pada Minggu, 8 Maret 2026.

Ia menjelaskan setelah tahap penyadaran, langkah berikutnya adalah penguatan kapasitas perempuan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Program tersebut meliputi pelatihan keterampilan usaha, manajemen keuangan, hingga pemberian akses modal serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor kesehatan dan nutrisi perempuan melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta edukasi gizi. Pelatihan kepemimpinan juga diberikan agar perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan.

“Selanjutnya ada penguatan sosial dan akses, termasuk memperkuat komunitas perempuan seperti PKK dan koperasi, serta memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya ekonomi,” katanya.

Indra Fitriani menambahkan sejumlah program konkret telah dijalankan di Kabupaten Cirebon, di antaranya melalui Kelompok Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA), pembentukan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), hingga program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Program tersebut bertujuan mendorong perempuan usia produktif agar memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan lingkungan yang aman serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sementara itu, Direktur Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Cirebon, Dra. Hj. Masrokhah, menilai kondisi kesetaraan gender di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, budaya patriarki masih cukup kuat sehingga perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang lemah.

“Budaya patriarki itu masih kental. Perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lemah, sementara laki-laki dianggap lebih kuat atau superior,” ujarnya saat dihubungi RRI pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Ia menyebutkan setiap tahun lembaganya menangani ratusan kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perceraian hingga kasus perempuan yang ditinggalkan pasangan tanpa kejelasan status.

“Dari tahun ke tahun rata-rata sekitar 150 sampai 200 kasus. Itu termasuk KDRT, pelecehan seksual, perceraian, hingga kasus perempuan yang ditinggalkan tanpa kejelasan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya penting untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan adalah meningkatkan pendidikan serta kapasitas perempuan, terutama di tingkat desa. Dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, perempuan diharapkan lebih mandiri secara ekonomi dan berani menyuarakan aspirasinya.

Ia juga mendorong agar perempuan dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam forum musyawarah desa. Dengan begitu, kepentingan perempuan dapat ikut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Pada momentum Hari Perempuan Indonesia, perempuan diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri serta berani berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan dinilai memiliki peran penting tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kemajuan masyarakat secara luas.