RRI.CO.ID, Kuningan - Lembaga Survei Independen Jamparing Research merilis hasil evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani di Kabupaten Kuningan. Hasilnya menunjukkan tingkat apresiasi publik terhadap pimpinan daerah relatif tinggi, namun kinerja aparatur desa masih menjadi sorotan.

Peneliti Taufik Iffirstson mengungkapkan, sebanyak 51,33 persen warga Kuningan menyatakan kurang puas terhadap kinerja aparatur desa. “Angka ini menjadi catatan penting karena desa merupakan garda terdepan pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya.

Survei dilaksanakan pada 8–12 Februari 2026 di 32 kecamatan se-Kuningan dengan melibatkan 1.200 responden. Pemilihan responden menggunakan metode multistage random sampling.

“Kami memastikan setiap suara terwakili secara proporsional, mulai dari tingkat desa, dusun, hingga RT,” kata Taufik, di Ciloa, Kabupaten Kuningan pada Minggu, 15 Februari 2026.

Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh 100 surveyor terlatih. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Komposisi responden dinilai merepresentasikan kondisi demografis masyarakat. Dari sisi gender, 66,33 persen responden laki-laki dan 33,67 persen perempuan.

Mayoritas berasal dari kelompok usia produktif, yakni Generasi X (40–55 tahun) sebesar 38,67 persen dan Generasi Y (24–39 tahun) sebesar 27,17 persen.

Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA/SMK (37,67 persen) dan sarjana (26,83 persen). Dari sisi ekonomi, 39,83 persen responden berada pada kategori pengeluaran Rp2,5–5 juta per bulan.

Latar belakang pekerjaan beragam, antara lain pedagang 12,17 persen, petani 11,17 persen, perangkat desa 10,17 persen, dan guru 9,83 persen, selain tokoh agama, ASN, serta ibu rumah tangga.

Menurut Taufik, ketidakpuasan warga terhadap kinerja desa dipicu beberapa faktor utama. Kualitas pelayanan menjadi keluhan terbesar (29,3 persen), diikuti kurangnya transparansi (26,7 persen), minim inovasi (21,6 persen), serta persepsi praktik nepotisme (16,4 persen).

“Hasil ini menunjukkan harapan besar masyarakat agar pemerintah desa meningkatkan profesionalisme dan lebih inovatif dalam melayani. Di tingkat kabupaten kinerjanya sudah cukup baik, tetapi pekerjaan rumah besar ada pada pemerataan kualitas layanan hingga ke level desa,” katanya mengakhiri.