RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mematangkan persiapan pelaksanaan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Berbagai aspek teknis dipastikan siap agar pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut berjalan lancar.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan. Rapat juga dihadiri jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, TNI-Polri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial yang pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan perlu bersinergi agar pelaksanaan Open House dan MPLS dapat berjalan sesuai harapan.

"Pemkab Cirebon menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Rakyat. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Open House dan MPLS ini," ujarnya dikutip dari rilis Pemkab Cirebon, Jumat, 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, jadwal kegiatan yang semula direncanakan berlangsung pada 13–14 Juli 2026 mengalami penyesuaian setelah adanya koordinasi dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pelaksanaan Open House dan MPLS ditetapkan pada 30 Juli 2026 sehingga seluruh pihak harus memanfaatkan waktu persiapan yang tersisa secara maksimal.

Ia menambahkan, dukungan seluruh perangkat daerah dan stakeholder sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebutuhan teknis dapat dipenuhi sebelum hari pelaksanaan. "Kami memohon dukungan seluruh perangkat daerah dan stakeholder agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sukses. Melalui rapat ini, kami juga ingin menyamakan persepsi terkait kebutuhan teknis di lapangan," katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, menekankan pentingnya penyusunan skenario kegiatan yang mampu menunjukkan kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan program Sekolah Rakyat. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan harus dirancang secara matang karena hasil pelaksanaannya akan menjadi bagian dari bahan pelaporan Kementerian Sosial kepada Presiden.

"Kita harus mengetahui target yang ingin ditampilkan dalam kegiatan ini, sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mendukung sasaran tersebut," ujarnya.

Ia juga meminta lokasi kegiatan segera dipastikan agar percepatan penyelesaian sarana dan prasarana dapat dilakukan secara terarah. Selain itu, ia menginstruksikan setiap perangkat daerah memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga koordinasi dapat berjalan lebih efektif.

"Semua perangkat daerah harus mengetahui perannya masing-masing. Dengan waktu persiapan yang tinggal beberapa hari, kolaborasi dan percepatan menjadi kunci agar pembukaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon dapat berlangsung dengan baik," katanya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap seluruh unsur yang terlibat dapat bergerak secara terpadu dalam menyukseskan Open House dan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi. Program ini diharapkan menjadi bukti komitmen daerah dalam mendukung kebijakan prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial, sekaligus membuka akses pendidikan yang lebih inklusif bagi masyarakat.