RRI.CO.ID, Cirebon - Pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, kembali menjadi prioritas utama. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027, Selasa, 3 Maret 2026.

Forum tersebut menegaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menyebut total panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 1.240 kilometer sehingga membutuhkan penanganan bertahap dan penganggaran berkelanjutan. “Jalan itu kan cukup panjang, tapi kita upayakan tertangani,” ujar Agus.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik. Pemerintah daerah juga melakukan pembenahan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan pembangunan kepada masyarakat. Komitmen tersebut, menjadi bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Kami berkomitmen untuk terus berbenah demi memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar visi-misi daerah yang dikenal dengan slogan “Beriman” dapat tercapai. Sinkronisasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida).

“Sinergitas dengan DPRD ini, sangat mendukung untuk tercapainya visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2027 mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan sistem penanggulangan banjir, serta peningkatan layanan kesehatan.

Ia menjelaskan, penetapan prioritas tersebut merupakan respons atas kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga. Penyusunannya dilakukan melalui riset, audiensi dengan konstituen, hingga inspeksi mendadak untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

“Kami tentunya akan terus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Berdasarkan rilis Pemkab Cirebon