KBRN, Cirebon: DPRD Kabupaten Cirebon menerima audiensi dari warga dan Pemerintah Desa (Pemdes) Ambulu Kecamatan Losari di ruang rapat DPRD Kabupaten Cirebon Warga dan Pemdes Ambulu menyampaikan kegelisahannya terkait banjir rob yang terus terjadi.

Banjir rob yang terjadi secara berkala telah merusak fasilitas umum, mengganggu aktivitas ekonomi, dan mengancam keselamatan warga.

Kuwu Ambulu Sunaji yang datang bersama perwakilan warga yang selama enam tahun terakhir harus hidup berdampingan dengan banjir rob, menuntut kehadiran pemerintah daerah untuk mengatasi banjir rob yang saban tahun terus terjadi.

“Banjir ini bukan hanya merendam rumah, tapi juga merendam semangat warga. Saat surut pun air masih menggenang di rumah mereka, belum lagi dampaknya pada kesehatan dan ekonomi warga,” ungkap Sunaji, Minggu (27/7/2025).

Banjir rob yang terjadi setiap tahun pada Mei hingga Juli membuat aktivitas warga lumpuh, bahkan fasilitas umum rusak, akses jalan sulit dilalui, dan aktivitas ekonomi terganggu.

Tidak sedikit warga yang jatuh sakit akibat lingkungan yang lembab dan sanitasi yang terganggu.

“Kami datang ke DPRD karena ini bukan sekadar keluhan, tapi jeritan warga yang sudah lelah menghadapi rob setiap tahun. Harapannya pemerintah hadir, membantu membangun tanggul, memperbaiki drainase, dan mencari solusi jangka panjang,” ucap Sunaji.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon menyampaikan komitmen mereka untuk mendorong percepatan penanganan permasalahan tersebut.

“Banjir rob yang terus melanda Desa Ambulu adalah peringatan serius bagi kita semua. Ini bukan sekadar genangan air, tapi sudah masuk kategori bencana ekologis yang merusak dan membahayakan. DPRD akan memastikan bahwa persoalan ini dibahas secara prioritas maupun dalam komunikasi dengan dinas teknis,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka.

Dirinya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten dan pihak Desa Ambulu harus mendapatkan pendampingan dalam menyusun dokumen usulan dan perencanaan agar bisa diakses secara administratif oleh dinas.