KBRN, Kuningan – Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode 2025-2029 yang diajukan Bupati menuai kritik pedas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi yang terdepan dalam menyuarakan kekecewaan, menyebut RPJMD kali ini "tidak lebih baik" dari periode sebelumnya dan miskin terobosan signifikan.

Dalam sidang paripurna pembacaan Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Jumat (4/7/2025), juru bicara Fraksi PKB, Neneng Hermawati, tanpa tedeng aling-aling menguliti substansi RPJMD.

"Penyusunan dokumen RPJMD kali ini secara umum tidak lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya," tegas Neneng.

Neneng menambahkan jika mengikuti rutinitas birokrasi dengan target yang cenderung normatif dan tidak progresif. PKB dalam pandangan umumnya menekankan pentingnya menjadikan kaidah ushul fiqh sebagai landasan perencanaan pembangunan, merujuk pada prinsip maslahah (kemaslahatan), sadd al-dzari'ah (mencegah kerusakan), urf (adat istiadat), dan istishab (penetapan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya).

Namun, kritik tajam muncul karena PKB menilai penerapan kaidah-kaidah ini tidak sejalan dengan dokumen yang ada, sehingga berpotensi menggagalkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam demi kepentingan masyarakat Kuningan.

Sorotan lain PKB mengarah pada abainya RPJMD terhadap potensi besar Kuningan. Sebagai kabupaten pertanian agropolitan, pariwisata, dan konservasi dengan sumber daya alam melimpah, hingga cita-cita sebagai kawasan penyedia jasa lintas wilayah, semua itu dipertanyakan PKB, sejauh mana mendapatkan tempat dan prioritas yang jelas?

"Dalam konteks pariwisata daerah, Fraksi PKB meminta agar dokumen RPJMD memuat data dan informasi yang lebih memadai terkait potensi, sarana, dan informasi kepariwisataan, disertai dengan target dan prediksinya ke depan," cetusnya.

Tak hanya itu, PKB mendesak pemerintah daerah untuk menambah alokasi anggaran sektor pariwisata dan budaya secara signifikan, sebagai wujud komitmen nyata. Harmonisasi RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta pemaparan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terakhir juga menjadi tuntutan PKB.

Sektor pertanian, yang masih mendominasi ekonomi Kuningan, tak luput dari semprotan PKB. Pertumbuhan yang menurun dan kontribusi terhadap PDRB yang kurang dari 30%, diperparah alokasi APBD yang hanya berkisar 3-4% per tahun, dianggap PKB sebagai ironi.

"Fraksi PKB memandang akan sangat berat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan cita-cita 'Kuningan Melesat' jika kondisi ini terus berlanjut," kata Neneng, mengacu pada cita-cita kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Desakan penambahan alokasi anggaran pertanian dan pemberdayaan masyarakat pun mengemuka.

Kesehatan keuangan daerah juga menjadi ganjalan serius. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan yang hanya 5-6% dari total APBD, jauh di bawah rata-rata nasional, memicu pertanyaan besar PKB tentang rencana strategis optimalisasi PAD.

"Kami mendesak agar RPJMD memuat kebijakan dan langkah tegas terkait pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen pemerintah daerah," imbuh Neneng, menunjuk pada rendahnya angka ROI (Return On Investment) pada beberapa BUMD.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, PKB menyoroti masalah klasik: mahalnya biaya pendidikan, akses yang belum optimal, disparitas kualitas sekolah, hingga kesejahteraan pendidik yang masih carut marut. PKB menuntut pemaparan yang lebih tajam terkait visi misi Bupati dalam menjadikan pendidikan sebagai program unggulan, serta data lengkap indikator pemerataan dan mutu pendidikan.

Untuk kesehatan, PKB meminta penjelasan detail tentang pemutakhiran data, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas pembantu, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Isu-isu serius seperti tingginya kasus Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS, masalah stunting, serta pelayanan pasien BPJS di rumah sakit daerah juga harus menjadi perhatian serius, menurut PKB.

Terakhir, RPJMD 2025-2029 dinilai PKB kurang memberikan gambaran rinci mengenai target laju pertumbuhan ekonomi dan strategi yang akan dicapai, serta sektor dominan penyumbang kontribusi. PKB mendesak pemaparan strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.

Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), PKB mengkritisi minimnya alokasi dana APBD untuk pemberdayaan dan permodalan. Penjelasan skema kebijakan dan rencana strategis dinas terkait dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai ujung tombak pengentasan kemiskinan juga menjadi tuntutan utama.

Neneng Hermawati menegaskan, Fraksi PKB berharap seluruh pemangku kepentingan dapat mencermati, mengkaji, dan menelaah RPJMD ini agar dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. Sebuah penekanan yang menyiratkan tantangan besar bagi Bupati Kuningan untuk membuktikan komitmennya.