Program Digitalisasi UMKM Dinilai Harus Ukur Pertumbuhan Omzet dan Aset

RRI.CO.ID, Cirebon – Program pemerintah dalam mendorong transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan fundamental pelaku usaha. Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat, atau mulai menggunakan pembayaran digital.

Kabiro Humas dan Kerja Sama Universitas Gunung Jati (UGJ) sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ Cirebon, Dr.H. Editya Nurdiana, SE.MM mengatakan pemerintah perlu melihat dampak program terhadap perkembangan usaha secara langsung.

Menurutnya, UMKM seharusnya dinilai berhasil ketika terjadi peningkatan aset, laba, tenaga kerja, omzet, serta perluasan jejaring pasar. Indikator tersebut dinilai lebih mencerminkan kemandirian dan keberlanjutan usaha.

“Program-program yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM belum menyentuh akar permasalahan yang dialami oleh UMKM. Jangan sampai indikator keberhasilannya hanya ketika banyak UMKM dilatih, memiliki NIB, sertifikat, atau beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran digital,” ujarnya dalam program Beranda Asta Cita - Ekonomi Digital RRI pada Jum'at, 28 Agustus 2026.

Ia menilai persoalan utama yang dihadapi UMKM justru berkaitan dengan akses permodalan dan pasar. Selain itu, keberlangsungan usaha serta rantai pasok juga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah.

Ia menegaskan, transformasi digital bukan sekadar perubahan metode pembayaran. Digitalisasi seharusnya mampu membantu UMKM meningkatkan omzet, memperluas pasar, menambah aset, dan meningkatkan jumlah tenaga kerja.

“Jangan hanya pada tingkatan itu, tetapi bagaimana kita melihat bahwa UMKM itu secara aset naik, secara tenaga kerja bertambah, secara omzet juga meningkat, serta jejaring pasarnya luas. Itulah yang dimaksud indikator keberhasilan yang nyata,” katanya.

Sementara itu, Business Assistant Kementerian Koperasi RI sekaligus fasilitator dan asesor manajer SPPI Kemenkop RI, Rahmadi, SE., M.M mengatakan program pendampingan UMKM perlu dibuat lebih berkelanjutan. Menurutnya, keterbatasan waktu program menjadi salah satu tantangan dalam menghasilkan perubahan yang mendalam.

Ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Kolaborasi tersebut dinilai dapat membantu UMKM tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga pendampingan hingga mampu mengembangkan manajemen digital.

“Pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang fundamental atau yang basic selagi pendekatan kita ke UMKM hanya berdasarkan anggaran dan biaya pendampingan. Pendampingan seharusnya menjadi development program atau sustainable program yang berlangsung lebih panjang,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan program UMKM benar-benar menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Menurutnya, program tidak seharusnya berhenti sebagai etalase keberhasilan administratif.

Ia menilai pemerintah perlu membuka akses modal yang lebih mudah sekaligus memperluas jejaring pasar bagi UMKM. Dengan demikian, transformasi digital dapat memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.