RRI.CO.ID, Kuningan - Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dan jajaran perbankan menggelar rapat koordinasi membahas penguatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan.

Rapat yang berlangsung di Pendopo Bupati Kuningan, Selasa, 27 Januari 2026, tersebut dihadiri Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib, serta pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Kuningan.

Dalam forum tersebut, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyoroti maraknya praktik bank emok dan pinjaman online ilegal yang kerap menjadi pilihan masyarakat karena prosesnya cepat dan mudah.

“Jangan sampai perbankan formal kalah cepat dengan bank emok atau pinjol. Bank emok itu prosesnya mudah, meski akhirnya mencekik. Kemudahan seperti ini yang perlu dihadirkan oleh perbankan formal,” ujar Dian.

Ia menyampaikan, penyederhanaan akses permodalan diperlukan agar masyarakat dan pelaku UMKM memiliki alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau melalui lembaga keuangan resmi.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan dalam membahas peningkatan penyaluran kredit, khususnya bagi UMKM.

“Hari ini kami memfasilitasi audiensi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan seluruh Lembaga Jasa Keuangan untuk membahas penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan kredit modal kerja,” kata Agus.

Selain membahas permodalan, rapat koordinasi juga menyinggung pentingnya edukasi keuangan kepada masyarakat agar tidak terjerat pembiayaan ilegal serta mendorong pemanfaatan layanan lembaga keuangan formal yang diawasi OJK.